Suara.com - Pengamat politik Denny Siregar berpendapat bahwa rakyat lebih membutuhkan pekerjaan dibanding karantina dalam krisis covid-19.
"Lockdown tidak menyelesaikan malah menyebabkan masalah," kata Denny dengan menggambarkan situasi negara India ketika memberlakukan lockdown untuk mengatasi wabah corona.
Denny pun menggunakan kasus kekacauan lockdown India jika diimplementasikan di Indonesia.
"Seharusnya lockdown atau karantina wilayah itu tidak ada. Itu akan mematikan ekonomi suatu daerah, dan kalau ekonomi itu mati, orang akan mencari daerah lain untuk mendapat kesempatan kerja, dan di sana lah penularan dimulai." kata Denny melalui channel YouTube Cokro TV yang diunggah pada Selasa (7/4/2020).
Menurut Denny, baiknya pemerintah tetap membiarkan masyarakat mencari nafkah namun diawasi dengan protokol yang ketat.
"Seharusnya pemerintah tetap membiarkan orang bekerja. Dengan syarat ketat yaitu dengan tetap menjaga jarak dari kontak fisik," ucap Denny.
Denny menyarankan agar pemerintah membuat imbauan yang dikampanyekan secara besar-besaran.
Ia menambahkan, "Dibuat gugus tugas khusus untuk mengawasi kantor dan pabrik apakah mereka sudah mematuhi himbauan atau tidak. Perusahan diwajibkan menyediakan disinfektan atau perlengkaapan kesehatan lainnya. Perusahaan juga wajib mengawasi kesehatan karyawannya".
Selain perusahaan dan perkantoran, Denny juga menyebut transportasi publik juga menggunakan protokol serupa.
Denny menegaskan bahwa orang harus tetap bekerja supaya tetap mendapat penghasilan untuk makan.
Baca Juga: Ikut Melawan Covid-19, Hyundai Berikan Layanan Drive Through
"Kalau arus ekoomi tetap bergerak, negara akan sehat. Mungkin akan berkurang dari sebelumnya, yang pasti tidak mati sama sekali," Denny berpendapat.
Ia memaparkan kalau masyarakat tidak bekerja akan ada banyak produksi dan aktivitas mati. Usaha akan tutup karena bangkrut dan PHK besar-besaran terjadi.
"Banyaknya pengangguran akan menambah masalah bagi negara. Pulang ke desa dan mencari pekerjaan lain, dan potensi penularan akan semakin tinggi," kata Denny.
Selain risiko penularan, masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya.
"Itu belum potensi pengangguran akan berdampak pada kerusuhan sosial seperti penjarahan," imbuh Denny.
Denny menyebutkan, sudah naluri manusia untuk terus bergerak. Sedangkan stimulus yang diberikan pemerintah sifatnya hanya sementara saja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota