Warga yang Tak Dapat PKH Bakal Diberikan BLT Rp 600 Ribu/Bulan Selama Covid

Suara.com - Pemerintah bakal mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dalam paket sembako dan BLT Cegah warga Mudik. Pemerintah mengalokasikan bansos tersebut senilai Rp 600 ribu kepada masyarakat lapisan bawah dan yang terdampak wabah Virus Corona di wilayah Jabodetabek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk di DKI Jakarta, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk paket sembako sebesar Rp 2,2 Triliun kepada 2,6 juta atau 1,2 juta kepala keluarga selama tiga bulan.

"Bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp 600 ribu per bulan, selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp 2,2 Triliun," ujar Jokowi.

Kemudian untuk wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 Triliun untuk paket sembako senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan kepada 1,6 Juta jiwa.

"Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan, dengan anggaran Rp 1 triliun," kata dia.

Tak hanya di wilayah Jabodetabek, Jokowi menyatakan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan langsung tunai kepada 9 juta Kepala Keluarga (KK) yang berada di luar Jabodetabek sebesar Rp 16,2 Triliun.

BLT tersebut, kata Jokowi, diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bansos Progam Keluarga Harapan (PKH) dan bansos penerima sembako.

"Masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bansos tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Sekali lagi kepada sembilan juta KK sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran Rp 16,2 Triliun," kata Jokowi.

Karena itu kata Jokowi, paket sembako yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah masyarakat yang akan mudik di wilayah Jabodetabek.

Baca Juga: Tok! Jokowi Tegaskan ASN, TNI/Polri Hingga Pegawai BUMN Dilarang Mudik

"Sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa penyaluran bansos khususnya di Jabodetabek kita berikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik."