Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengklaim keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam situasi apapun, tak terkecuali saat pandemi virus corona.
Pernyataan tersebut disampaikan Refly Harun ketika menjadi narasumber program ILC TV One bertajuk #ILCBadaiCorona, Selasa (7/4/2020) malam.
"Kita harus sepakat bahwa nyawa lebih penting dari apapun di dunia ini," ungkap Refly Harun.
Bukan tanpa sebab, menurut Refly Harun, pemerintah kini masih memikirkan banyak pertimbangan khususnya di sektor ekonomi dalam upaya penanggulangan virus corona.
Refly Harun mengungkapkan, seorang politikus bahkan sampai menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengingatkan pentingnya menjamin keselamatan warga dibandingkan nasib perekonomian bangsa di tengah corona.
"Itu ada politisi yang berkirim surat kepada presiden, mengatakan kalau soal ekonomi itu ada hukumnya. Suatu saat ada economical recovery," ujarnya.
Ia pun menyebut economical recovery sudah menjadi hukum alam, sehingga mestinya pemerintah tidak perlu menyimpan kekhawatiran.
"Tahun 98 kita krisis, 2008 krisis dan ternyata kita kita bisa reborn. Akan ada economical recovery karena itu hukum alam kalau enggak kan umat manusia musnah kalau begitu kalau down, jangan-jangan kiamat nantinya," kata Refly Harun.
Sementara itu, keselamatan warga tidak seperti ekonomi yang bisa hilang lalu tumbuh kembali.
Baca Juga: Arti PSBB Corona di Bogor, Depok dan Bekasi, Transportasi Berhenti Total
"Tapi kalau nyawa manusia tidak bisa recovery, kalau nyawa mati yaudah selesai," ungkapnya.
Refly Harun kemudian menilai, selama ini penanganan virus corona di Indonesia cenderung kuantitatif karena menampilkan jumlah kasus setiap harinya.
Padahal, seharusnya pemerintah fokus mengatasi penyebaran virus corona yang terlanjur meluas. Namun sampai sekarang belum ada tindakan tegas.
"Saya merasa kritik pertama dalam penanganan Covid019 ini penanganan angka-angka. Hari ini angka kita naik lalu turun, naik, turun dan sebagainya,"
"Kan sebab utamanya yang harus disasar, yang harus dijawab. Kan itu belum ada jawaban tegas dan jelas," ungkap Refly Harun
Lebih lanjut, Refly Harun menegaskan sejatinya tugas utama pemerintah yakni melindungi rakyatnya seperti yang tertuang dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, mestinya diimplementasikan dengan baik.
Berita Terkait
-
Lawan Corona, Sejumlah Dokter Malah Diludahi dan Dilempari Batu oleh Warga
-
Arti PSBB Corona di Bogor, Depok dan Bekasi, Transportasi Berhenti Total
-
Pandemi Corona Membuat Terminal Mangkang Semarang Sepi Penumpang
-
Cara Honduras Penuhi Pangan Warga Saat Pandemi Corona: Tanami Lahan Kosong
-
Bansos dari Kemensos Bakal Disalurkan Setiap Bulan dan Naik 25 Persen
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Veronica Tan Apresiasi Program Dua Telur Sehari di Kalteng, Selaras dengan MBG Presiden Prabowo
-
Indef Sebut Tantangan Perbankan Ada di Daya Beli, Bukan Soal Likuiditas
-
5 Fakta Kartu Liputan Wartawan Dicabut Gara-gara Tanya MBG ke Prabowo
-
Kronologi WNI Ditangkap Polisi Jepang Karena Pencurian Tas Seharga Hampir 1 Miliar
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!