Sindir Jokowi, Rizal: Penghinaan? Gak Ada Apa-apanya Dibanding Era Gus Dur

Suara.com - Politikus Rizal Ramli menilai cercaan dan hinaan yang dialami oleh Presiden Jokowi belum seberapa jika dibandingkan dengan Presiden Gusdur atau Presiden Habibie.

Menurutnya, kritik serta hinaan yang diterima kedua presiden tersebut jauh lebih berat dengan yang diterima oleh Presiden Jokowi saat ini.

"Kritik yang faktual, yang ngasal, dan yang bersifat fisik bullying terhadap Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur Luar biasa brutal, vulgar, dan masif. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan era @jokowi," kata Rizal via Twitter-nya @RamliRizal.

Ia pun mengenang bagaimana kedua mantan Presiden RI itu menangani kritik dan hinaan.

Menurut Rizal, Habibie memilih untuk tetap fokus dan tak mengindahkan soal cercaan masyarakat. Sementara, Gus Dur bersikap cuek.

"Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis 'Emang Gus Pikiran', enggak pakai asal nangkap," katanya melanjutkan.

Pernyataan Rizal justru diamini oleh kebanyakan warganet. Bahkan, salah seorang warganet menambahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam daftar.

"Pak beye dong sampai dibawain kerbau, fotonya ditempel di dekat anu, fotonya dibakar," tulis akun @indeeriri.

Reaksi yang senada juga diungkapkan oleh pengguna Twitter dengan nama akun @herimagek.

Baca Juga: Ketua DPRD Tak Dikabari Anies soal Dana Corona Rp 3 T: Gimana Mau Disetujui

Menurutnya, pada era pemerintahan SBY tak satupun penghina presiden ditangkap. Tetapi, di era Jokowi, baru kritik sedikit sudah mendapat ancaman.

"Zaman @SBYudhoyono dulu mahasiswa demo dengan narasi yang begitu keras tak satupun yang ditangkap. Rezim @jokowi baru dikritik doang udah panik dan main ancam, bukti bahwa mereka tak punya argumen kuat dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil," ungkapnya.

Belum lama ini, Kapolri mengeluarkan Surat Telegram yang berisi tentang Penghinaan Presiden. Surat itu mengatur hukuman bagi siapa saja yang kedapatan menghina presiden dalam menangani wabah corona.

Telegram itu dikecam oleh banyak pihak termasuk salah satunya oleh mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.