Suara.com - Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) mengaku sudah membicarakan soal kelangkaan alat pelindung diri (APD) bagi tim medis dengan pemerintah pusat. Hasilnya, akan ada penetapan harga eceran maksimal untuk penjualan APD di masyarakat.
Ketua Umum PDUI Abraham Andi Padlan Patarai mengatakan pihaknya sudah menyampaikan masalah kesulitan mendapatkan APD kepada Ketua Gugus Tugas Nasional penanganan Covid-19 Doni Monardo.
Meski demikian, ia tak menyebutkan berapa jumlah harga maksimalnya. Namun Abraham menganggap dengan adanya kesepakatan ini, maka tenaga kesehatan bisa membeli APD dengan harga yang terjangkau.
"Tadi kami sepakati bersama Jenderal Doni adalah nanti ada standar harga eceran tertinggi," ujar Abraham dalam video konferensi yang ditayangkan akun youtube resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (12/4/2020).
Tak hanya masalah harga, ia juga menyatakan APD yang dijual nantinya harus berstandar World Health Organization (WHO). Ia tak ingin keselamatan tim medis terancam karena mengenakan APD dengan kualitas dibawah itu.
"Dari segi kualitas tadi disepakati oleh Pak Kepala Badan (BNPB) bahwa kita tidak ingin memberikan alat perlindungan diri pada teman-teman sejawat dokter dengan kualifikasi yang dibawa standar," tuturnya.
Ia menyatakan tenaga kesehatan terlebih lagi para dokter tak bisa menangani pasien corona tanpa APD. Jika tak ada, mereka akan mencarinya sampai dapat baru mau menangani pasien.
"Kalau kami dokter prinsipnya tidak bisa pakai tak ada rotan akar pun jadi. Kalau kami tak ada rotan cari rotan sampai dapat," katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya PDUI mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisi keluhan dari para dokter mulai dari penanganan pemerintah hingga yang utama adalah soal alat pelindung diri dalam menghadapi virus corona atau Covid-19.
Baca Juga: PDUI Akui Tulis Surat Kelangkaan APD ke Jokowi; Maaf Bahasanya Nyeleneh
Dalam suratnya, PDUI berulang kali meminta Jokowi agar mengambil sikap dan tindakan tegas dalam menanggulangi penyebaran Virus Corona. Jokowi juga diminta untuk memperhatikan nasib dokter yang harus berjuang tapi APD tak disediakan.
Berita Terkait
-
PDUI Akui Tulis Surat Kelangkaan APD ke Jokowi; Maaf Bahasanya Nyeleneh
-
Viral Bocah Bobol Tabungan, Rela Tak Beli Sepeda demi APD Tenaga Medis
-
Tragis! Tiga Perawat Kenakan APD dari Kantong Sampah Positif COVID-19
-
Bantu Tenaga Medis Rawat Pasien COVID-19, Mata Garuda Sulsel Produksi APD
-
33 Orang Jadi Tersangka Penimbunan hingga Pemain Harga APD Virus Corona
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!