Suara.com - Dalam sidang lanjutan kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan terdakwa Saeful Bahri, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan soal percakapan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp yang membicarakan soal uang muka penghijauan senilai Rp 200 juta.
"Ini ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), apakah saudara pernah berkomunikasi via 'whatsapp' dengan terdakwa pada 16 Desember 2019 ada kata-kata dari saudara 'Tadi ada 600 yang 200 dipakai untuk DP (down payment) penghijauan', benar tidak?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (16/4/2020).
"Benar sekali, karena saat itu Saeful datang ke saya dan partai merencanakan ulang tahun partai pada 10 Januari 2020 di mana tanggal 10 Januari bertepatan dengan hari menanam pohon sedunia," kata Hasto di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Dilansir dari Antara, Hasto menyampaikan hal tersebut menggunakan sarana "video conference" untuk terdakwa Saeful Bahri yang berada di rumah tahanan (rutan) KPK di gedung KPK lama. Sedangkan JPU KPK, majelis hakim dan sebagian penasihat hukum berada di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) diperingati setiap tanggal 28 November. Peringatan itu berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008.
"Partai merencanakan penghijauan serentak, gerakan mencintai bumi termasuk kami juga keluarkan instruksi secara resmi kepada seluruh jajaran partai untuk menjalankan penghijauan di kantor-kantor partai," ungkap Hasto.
Menurut Hasto, PDIP berencana untuk membangun vertical garden di kantor DPP PDIP di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta Pusat.
"Di kantor pusat kami bangun banyak vertical garden dan saya merencanakan anggaran Rp 600 juta untuk penghijauan di kantor partai, kami buat lima vertical garden. Saeful menawarkan diri untuk melakukan itu, ada anggaran Rp 600 juta dan Rp 200 juta sebagai DP (down payment)," ungkap Hasto.
Namun karena ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu Setiawan yang juga melibatkan kader PDIP yaitu Harun Masiku dan Saeful Bahri, niat penghijauan itu terhambat.
Baca Juga: Hasto Sebut Pengalihan Suara ke Harun Masiku Disepakati Rapat Pleno Partai
"Tapi belum terealisasi karena ada persoalan ini, sementara program dilakukan setelah ulang tahun partai pada 10 Januari 2020, jadi apa yang ada di komunikasi (WhatsApp) itu belum terjadi," kata Hasto.
Menurut Hasto, saat ini sudah ada lima vertical garden di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro yang dibuat sejak 10 Januari sampai 5 Februari 2020
"Kenapa menyampaikan hal itu ke Saeful? Apakah Saeful akan dimintai dananya atau bagaimana?" tanya Ketua Majelis Hakim Panji Surono.
"Karena setelah pencalonan legislatif yang bersangkutan datang ke saya diminta dilibatkan dalam program partai," jawab Hasto.
"Kapan datang ke saudara minta dilibatkan?" tanya hakim Panji.
"Karena kami rencanakan untuk penghijauan jadi yang bersangkutan kami libatkan, ini memang program nasional partai tapi Saeful hanya yang untuk di DPP PDIP," jawab Hasto.
Berita Terkait
-
Hasto Sebut Pengalihan Suara ke Harun Masiku Disepakati Rapat Pleno Partai
-
Sekjen PDIP Hasto Akui Tegur Saeful karena Minta Uang ke Harun Masiku
-
Sidang, Hasto Jelaskan Alasan PDIP Alihkan Suara Nazaruddin ke Harun
-
Sidang Suap PAW, Saksi Sebut Terdakwa Saeful Anak Buah Prananda Prabowo
-
Fakta yang Terungkap dalam Persidangan terkait Buronan KPK Harun Masiku
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu