Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah berkomitmen menindak tegas siapa pun yang menyelewengkan dana anggaran terkait penanganan wabah virus corona covid-19, termasuk mafia alat-alat kesehatan.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan hal tersebut sebagai respons pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut masih ada mafia-mafia alat kesehatan di tengah pandemi covid-19.
"KPK tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alat kesehatan, terlebih untuk situasi sekarang ini," kata Ali Fikri, Jumat (17/4/2020).
Karenanya, Ali meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar menyampaikan informasi tersebut kepada bagian pengaduan KPK.
Kalau Erick Thohir sudah melaporkan dugaan mafia alkes, maka KPK memastikan menerjunkan tim guna menelisik.
"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada pengaduan KPK. Kami tentu akan menelaah dan mendalami setiap informasi yang diterima," kata Ali.
Sebelumnya, Erick Thohir menyinggung masih adanya mafia-mafia yang menahan bahan baku obat dan alat kesehatan. Karenanya, para produsen terpaksa untuk melakukan impor.
"Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan musti impor, bahan baku musti impor. Saya minta semua yang hadir di sini punya komitmen secara pribadi, kita harus bongkar hal-hal itu," ujar Erick Thohir seperti ditulis Jumat (17/4/2020).
Menurut Erick Thohir, mafia bahan baku obat dan alat kesehatan musti diperangi. Terlebih Presiden Jokowi memberikan dukungan akan pemberantasan mafia tersebut.
Baca Juga: Erick Thohir Bongkar Praktik Kotor Mafia Bahan Baku Obat dan Alat Kesehatan
"Akhirnya kita terjebak short term policy. Didominasi oleh mafia-mafia trader-trader itu. Kita harus lawan dan Pak Jokowi punya keberpihakan itu," tambahnya.
Berita Terkait
-
Sempat Sesak Napas, Guru SD di Denpasar Meninggal Duduk di Teras Rumah
-
Dihantam Corona, Gaji Direksi hingga Karyawan Garuda Indonesia Dipotong
-
Begawan Ekonomi Sri Edi Swasono: Perppu Jokowi Tutupi Kegagalan Ekonomi
-
Kalau Ibadah Haji 2020 Tak Ada, Pemerintah Akan Kembalikan Dana ke Jemaah
-
Zona Merah Corona, Warga Dilarang Melintas Asrama STT Bethel Petamburan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?