Suara.com - Anggota DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menganggap Pemprov DKI Jakarta sembrono dalam memasukan data penerima bantuan sosial kepada warga yang terdampak wabah Corona (Covid-19).
Dari kesalahan itu, nama anggota dewan yang tinggal di Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara juga ikut masuk sebagai penerima bansos yang notabene-nya diperuntukan untuk warga miskin.
Terkait hal itu, kata dia, terlihat Pemprov DKI tak melibatkan RT/RW untuk mendapat warga yang berhak menerima bansos Corona.
"Di sinilah kelihatan sekali bahwa (Pemprov) tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu (data warga) kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya. Saya bukan orang yang tidak gaul," ujar Jhonny saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).
Dia pun mengakui namanya masuk dalam daftar penerima bansos di tempat tinggalnya.
"Iya betul. Itu di RT saya, enggak ada lagi (pemilik nama Jhonny Simanjuntak)," kata dia.
Namun, Jhonny mengaku tak akan mau menerima bantuan itu. Pasalnya, ia merasa banyak yang lebih membutuhkan bantuan karena terdampak penyebaran corona dari pada dirinya.
"Warga saja ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan satu RW di Kelapa Gading Jakarta Utara dikirim paket bantuan itu. Padahal, warga daerah itu tergolong kalangan mampu.
Baca Juga: Warga Meninggal Berstatus PDP, Keluarga Disuruh Beli Peti Mati Sendiri
Bahkan, kata Gilbert, rata-rata rumah di daerah itu memiliki harga senilai Rp 7 miliar. Akhirnya, warga memilih untuk menolak dan mengembalikan bantuan itu.
"Kita merasa pemberian bansos belum tepat sasaran karena kejadian di Kelapa Gading membuktikan hal tersebut. Satu RW menolak, karena merasa mampu, kabarnya rumah termurah disitu Rp 7M," ujar Gilbert saat dihubungi, Kamis (16/4/2020).
Diketahui, bansos dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalami berbagai permasalahan. Mulai dari barang yang tak siap, penyaluran terlambat dari jadwal, hingga data penerimanya bermasalah.
Hal ini diungkap oleh Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selata Djafar Muchlisin. Djafar mengatakan penyaluran Bansos yang tidak lebih lamban dari jadwal terjadi di sejumlah tempat, khususnya Jakarta Selatan.
"Masih banyak ini. Iya (yang enggak sesuai jadwal) masih banyak," ujar Djafar saat dihubungi Suara.com, Rabu (22/4/2020).
Tag
Berita Terkait
- 
            
              Ingatkan Warga Jakarta Jangan Mudik, Anies: Tabungannya Ditahan Dulu
 - 
            
              Cerita Kurir Pengantar Paket Diberi Uang Tip dengan Cara Unik
 - 
            
              Gubernur Anies Akui Penyaluran Bansos Corona Masih Ada yang Salah Sasaran
 - 
            
              Anies Sebut Pelanggaran PSBB Masih Banyak Terjadi Saat Fase Pertama
 - 
            
              IDI: Kecepatan Tes Covid Masih di Bawah 1.000, Padahal Target 10 Ribu
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!