Suara.com - Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan tersangka kasus pengembangan proyek jalan di Muara Enim tahun 2019.
Aries ditangkap, Minggu (26/4/2020) pagi di kediamannya di kota Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi KPK, https://acch.kpk.go.id/, tercatat total kekayaan milik Aries mencapai Rp 4.318.554.118. Data kekayaan itu berdasarkan LHKPN yang pernah disetorkan Aries pada 6 Maret 2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periodik 2018.
Adapun LHKPN yang dilaporkan Aries masih menjabat sebagai Ketua DPRD Muara Enim.
Adapun dalam rincian kekayaan, Untuk harta tak bergerak tanah dan bangunan yang dimiliki Aries mencapai Rp 2.325.000.000. Harta tak bergerak itu berupa tanah dan bangunan seluruhnya tersebar di wilayah Muara Enim.
Untuk harta bergerak berupa transportasi, Aries memiliki total kekayaan sebesar Rp 309.000.000. Harta bergerak itu meliputi mobil Nissan Frotier Np 300 tahun 2011, Honda Brio TE Tahun 2016, dan motor Honda Vario Tahun 2017.
Kemudian, harta bergerak lainnya milik Aries Rp 452.000.000. Kemudian, kas dan setara kas Rp 1.582.554.118.
Namun, Aries turut memiliki hutang mencapai Rp 350.000.000. Sehingga, total keseluruhan kekayaan Aries mencapai Rp 4.318.554.118.
Diketahui, selain Aries HP. KPK turut menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi.
Baca Juga: Korupsi Proyek Jalan, Ketua DPRD Muara Enim Aries HB Jadi Tersangka
Semalam, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut kedua pelaku ditangkap pada Minggu (26/4/2020), di kediamannya masing-masing di Kota Palembang, Sumatera Selatan.
"Dua tersangka ini hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Muaraenim. RS dan AHB Minggu pagi ditangkap di rumah mereka masing-masing," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (26/4/2020).
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, Selasa (3/9/2019).
Ketiganya yakni Robi Okta Fahlefi sebagai pemberi dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari, kemudian Bupati Ahmad Yani sebagai penerima, dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM).
Berdasarkan hasil penyelidikan, KPK mengamankan uang 35 ribu dolar AS yang diduga sebagai bagian dari "fee" 10 persen yang diterima Ahmad Yani dari Robi Okta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Disegel Kejagung, Nasib Ribuan Unit Motor Listrik MBG Menunggu Keputusan BGN
-
ITDC Dilaporkan ke KPK, Diduga Rugikan Negara Miliaran di Proyek Mandalika
-
Karangan Bunga Hitam Putih Dedi Mulyadi Jadi Sorotan di Balai Kota
-
Bos Blueray Cargo Dituntut 3 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Pejabat Bea Cukai
-
Polda Metro Jaya Tegaskan Penanganan Kasus Roy SuryoDokter Tifa Sesuai Prosedur KUHAP
-
Ancaman Donald Trump Dibalas, Iran Siapkan Angkatan Bersenjata di Garis Depan
-
Pengamat Sebut Masa Depan Politik Gibran Sangat Bergantung pada Pengaruh Jokowi
-
Pemadaman Listrik Berakhir! PLN Umumkan Pasokan Mulai Stabil
-
Polisi Siagakan 3.761 Personel Gabungan untuk Amankan Aksi di Monas dan Gedung DPR
-
Richard Muljadi Ditangkap Kasus Apa? Cucu Konglomerat Buronan Kejaksaan Terancam 8 Tahun di Bui