Suara.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku sudah berkomunikasi dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar terkait masalah bantuan langsung tunai (BLT).
Sebelumnya, Salim sempat meluapkan amarahnya karena menganggap mekanisme penyaluran BLT dari pemerintah pusat berbelit-belit, sehingga viral di media sosial.
Halim mengatakan semenjak video tersebut menjadi viral, pihaknya langsung berusaha berkomunikasi dengan Sehan untuk mengetahui duduk permasalahannya. Salah satu yang coba diluruskan oleh pihaknya yakni, terkait keluhan Sehan soal kebijakan Kemendes yang berubah-ubah.
“Kita sampaikan, kita tidak pernah mengubah kebijakan, yang ada adalah menambah. Memang pada awalnya, kita tidak mengubah peraturan Menteri Desa. Kita hanya mengeluarkan surat edaran karena mengatur dua hal,” kata Halim saat melakukan video konferensi bersama wartawan, Senin (27/4/2020).
Dua hal yang dimaksud Halim ialah soal Padat Karya Tunai Desa dan tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Ia menuturkan dua poin tersebut tidak membuat adanya pengubahan permendes lantaran sudah diatur dan terakomodasi dalam Permendes Nomor 11 Tahun 2019.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada kebijakan baru yakni dana desa bisa digunakan juga menyalurkan BLT. Karena hal tersebut belum terakomodasi di Permendes, maka pihaknya melakukan pengubahan dengan mengeluaran Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Permendes Nomor 11 Tahun 2019.
“Hanya itu, perubahan payung hukumnya, tapi kebijakannya tidak ada yang berubah,” ungkapnya.
Untuk diketahui, video yang diduga menampilkan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang sedang murka beredar di media sosial.
Dalam video yang kekinian viral, Landjar memprotes mekanisme pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat kepada warga miskin yang menurutnya berlangsung rumit.
Baca Juga: Viral Video Bupati Boltim Murka soal BLT, Ejek Menteri yang Ngeyel
"Warga enggak boleh dapat (bantuan) karena terima BLT. BLT-nya kapan? Masih buka rekening ini lagi, kriteria ini. Macam-macam negeri sudah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua," ucap Landjar seperti dikutip Suara.com, Minggu (26/4/2020).
Seorang kemudian terdengar menimpali pernyataan Ladjar.
"BLT bukan diambil dari dana desa?," tanya pria itu.
Mendapat pertanyaan tersebut, Landjar memberi tanggapan bahwa proses pemberian BLT tidak mudah.
"Iya dari dana desa, prosesnya kan panjang. Kalau 4.700 warga, memangnya bank di Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Go***, ngeyel tuh menteri," tambahnya.
Bupati yang dikenal vokal mementingkan rakyatnya tersebut lantas mempertanyakan kapan pencairan BLT itu bisa terlaksana. Sebab, banyak warga miskin yang telah menanti bantuan tersebut.
Berita Terkait
-
Mendes Wanti-wanti Kepala Desa yang Persulit Pencairan BLT
-
Dikecam, Foto Bupati Klaten di Paket Bantuan Corona Kemensos RI
-
Pemprov Sumbar Bingung Mau Salurkan BLT, Wagub: Data Dari Daerah Belum Ada
-
Pemerintah Klaim Sudah Cairkan BLT ke 8.157 Desa
-
Viral Video Bupati Boltim Murka soal BLT, Ejek Menteri yang Ngeyel
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital