Suara.com - Belum tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi persoalan yang kini dihadapi pemprov setempat.
Meski begitu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit mengemukakan, persoalan tersebut terjadi karena pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya belum mengirimkan data penerima BLT.
"Bukannya kami tidak mau atau menahan untuk menyalurkan. Uang sudah ada, teknis penyaluran sudah disepakati. Sekarang yang jadi masalah data dari daerah belum ada, jadi mau disalurkan ke siapa? Kami tunggu data by name by adress dari kabupaten dan kota," ujarnya kepada Klikpositif.com-jaringan Suara.com pada Senin (27/4/2020).
Nasrul Abit menegaskan, belum ada pemerintah kabupaten/kota yang memasukkan data lengkap dengan acuan nama lengkap dan alamat penerima menjadi kendala. Menurutnya, kelengkapan data tersebut akan jadi acuan pencarian dan pengiriman uang ke penerima.
"Hasil keputusan rapat terakhir pengiriman BLT dari provinsi yang semula uang akan ditransfer melalui kabupaten/kita akhirnya akan dikirimkan langsung via pos ke alamat masing-masing penerima," jelasnya.
Dia mengemukakan, sebelumnya sudah ada daerah yang mengirimkan data ke Dinas Sosial Sumbar. Namun, akhirnya ditarik kembali dengan alasan untuk perbaikan dan melengkapi data.
"Ingat provinsi minta nama dan alamat penerima lengkap, data tersebut juga sebagai administrasi pertanggungjawaban keuangan provinsi untuk BLT sebesar Rp 215,946 Miliar," terangnya.
Lebih jauh dia mengemukakan, pengiriman BLT tahap awal akan dikucurkan dua bulan sekaligus, sehingga masyarakat bisa menerima Rp 1,2 juta yang akan disalurkan untuk 119.970 kepala keluarga (KK).
"Saya minta kabupaten dan kota segera melengkapi data agar masyarakat terdampak COVID-19 bisa menikmati bantuan dari provinsi."
Berita Terkait
-
Pemerintah Klaim Sudah Cairkan BLT ke 8.157 Desa
-
Problem Penyaluran Jadup dan BLT Sleman, Pihak Desa Sulit Penuhi Kriteria
-
Dahulukan di Jakarta, Kemensos Belum Salurkan BLT Orang Miskin Rp 600 Ribu
-
Jumat Depan, Rumah Sakit Unand Jadi RS Rujukan Covid-19 di Sumbar
-
Usai Wali Kota, Wagub Sumbar Minta Lion Air Kurangi Penerbangan ke Padang
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Cari Honda Beat EA 6129 KB Milik Mahasiswi Tewas di Kos Mataram, Keluarga Siapkan Hadiah Rp20 Juta
-
ICW Temukan Selisih Harga Fantastis Pengadaan Mobil KDKMP, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Ttriliun
-
Hendardi Sentil Kejagung: Jangan Defensif dan Lecehkan Nalar Publik Soal Penanganan Korupsi
-
Di Balik Penggeledahan yang Dikaitkan dengan Febrie Adriansyah: Anomali dan Tanda Tanya Penyidikan
-
Sindir Kejahatan di Tubuh Jaksa, Mahasiswa Desak DPR Kawal Kasus Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dulu Diandalkan, Sekarang Jadi Ancaman, Mengapa Jokowi Disebut Cemas dengan Jampidsus Febrie?
-
KPK Curiga Rumah Jampidsus Febrie di Sentul Pakai Nama Orang Lain Tanpa Hubungan Keluarga
-
Brimob Bersenjata Lengkap Kawal Pengungkapan Dugaan Korupsi Jampidsus di Polda Metro Jaya
-
Rachmat Gobel Wafat Tanpa Riwayat Penyakit, Putra: Kembali dalam Kondisi Paling Ideal
-
Prabowo: Jangan Lawan Kehendak Rakyat dengan Membiarkan Korupsi