Suara.com - Belum tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi persoalan yang kini dihadapi pemprov setempat.
Meski begitu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit mengemukakan, persoalan tersebut terjadi karena pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya belum mengirimkan data penerima BLT.
"Bukannya kami tidak mau atau menahan untuk menyalurkan. Uang sudah ada, teknis penyaluran sudah disepakati. Sekarang yang jadi masalah data dari daerah belum ada, jadi mau disalurkan ke siapa? Kami tunggu data by name by adress dari kabupaten dan kota," ujarnya kepada Klikpositif.com-jaringan Suara.com pada Senin (27/4/2020).
Nasrul Abit menegaskan, belum ada pemerintah kabupaten/kota yang memasukkan data lengkap dengan acuan nama lengkap dan alamat penerima menjadi kendala. Menurutnya, kelengkapan data tersebut akan jadi acuan pencarian dan pengiriman uang ke penerima.
"Hasil keputusan rapat terakhir pengiriman BLT dari provinsi yang semula uang akan ditransfer melalui kabupaten/kita akhirnya akan dikirimkan langsung via pos ke alamat masing-masing penerima," jelasnya.
Dia mengemukakan, sebelumnya sudah ada daerah yang mengirimkan data ke Dinas Sosial Sumbar. Namun, akhirnya ditarik kembali dengan alasan untuk perbaikan dan melengkapi data.
"Ingat provinsi minta nama dan alamat penerima lengkap, data tersebut juga sebagai administrasi pertanggungjawaban keuangan provinsi untuk BLT sebesar Rp 215,946 Miliar," terangnya.
Lebih jauh dia mengemukakan, pengiriman BLT tahap awal akan dikucurkan dua bulan sekaligus, sehingga masyarakat bisa menerima Rp 1,2 juta yang akan disalurkan untuk 119.970 kepala keluarga (KK).
"Saya minta kabupaten dan kota segera melengkapi data agar masyarakat terdampak COVID-19 bisa menikmati bantuan dari provinsi."
Berita Terkait
-
Pemerintah Klaim Sudah Cairkan BLT ke 8.157 Desa
-
Problem Penyaluran Jadup dan BLT Sleman, Pihak Desa Sulit Penuhi Kriteria
-
Dahulukan di Jakarta, Kemensos Belum Salurkan BLT Orang Miskin Rp 600 Ribu
-
Jumat Depan, Rumah Sakit Unand Jadi RS Rujukan Covid-19 di Sumbar
-
Usai Wali Kota, Wagub Sumbar Minta Lion Air Kurangi Penerbangan ke Padang
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
Terkini
-
Usut Kasus Pemerasan Sudewo Cs, KPK Panggil Plt Bupati Hingga Ketua KPU Pati
-
Lapangan Padel di Jakarta Wajib Pasang Peredam Suara, Jika Tidak Siap-Siap Kena Sanksi!
-
Ini Dia 36 Wartawan Pemenang Kompetisi Karya Jurnalistik Pupuk Indonesia Media Award 2025
-
Menteri PPPA Desak Pecat Anggota Brimob Penganiaya Anak hingga Tewas di Tual
-
Suara Rakyat Tertelan Ombak, Elite PAN Beberkan Bahaya Jika Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen
-
Pria Ngaku Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang, Reskrim dan Propam Polda Metro Turun Tangan
-
DPR Desak THR Dibayar 2 Pekan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya!
-
Hadapi Tensi Panas AS-Iran: Status Siaga 1 Berlanjut, KBRI Teheran Siapkan Jalur Evakuasi
-
57 Eks Pegawai KPK Berpeluang Kembali? Setyo Budianto Respons Putusan KIP Soal TWK
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?