Suara.com - Belum tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi persoalan yang kini dihadapi pemprov setempat.
Meski begitu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit mengemukakan, persoalan tersebut terjadi karena pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya belum mengirimkan data penerima BLT.
"Bukannya kami tidak mau atau menahan untuk menyalurkan. Uang sudah ada, teknis penyaluran sudah disepakati. Sekarang yang jadi masalah data dari daerah belum ada, jadi mau disalurkan ke siapa? Kami tunggu data by name by adress dari kabupaten dan kota," ujarnya kepada Klikpositif.com-jaringan Suara.com pada Senin (27/4/2020).
Nasrul Abit menegaskan, belum ada pemerintah kabupaten/kota yang memasukkan data lengkap dengan acuan nama lengkap dan alamat penerima menjadi kendala. Menurutnya, kelengkapan data tersebut akan jadi acuan pencarian dan pengiriman uang ke penerima.
"Hasil keputusan rapat terakhir pengiriman BLT dari provinsi yang semula uang akan ditransfer melalui kabupaten/kita akhirnya akan dikirimkan langsung via pos ke alamat masing-masing penerima," jelasnya.
Dia mengemukakan, sebelumnya sudah ada daerah yang mengirimkan data ke Dinas Sosial Sumbar. Namun, akhirnya ditarik kembali dengan alasan untuk perbaikan dan melengkapi data.
"Ingat provinsi minta nama dan alamat penerima lengkap, data tersebut juga sebagai administrasi pertanggungjawaban keuangan provinsi untuk BLT sebesar Rp 215,946 Miliar," terangnya.
Lebih jauh dia mengemukakan, pengiriman BLT tahap awal akan dikucurkan dua bulan sekaligus, sehingga masyarakat bisa menerima Rp 1,2 juta yang akan disalurkan untuk 119.970 kepala keluarga (KK).
"Saya minta kabupaten dan kota segera melengkapi data agar masyarakat terdampak COVID-19 bisa menikmati bantuan dari provinsi."
Berita Terkait
-
Pemerintah Klaim Sudah Cairkan BLT ke 8.157 Desa
-
Problem Penyaluran Jadup dan BLT Sleman, Pihak Desa Sulit Penuhi Kriteria
-
Dahulukan di Jakarta, Kemensos Belum Salurkan BLT Orang Miskin Rp 600 Ribu
-
Jumat Depan, Rumah Sakit Unand Jadi RS Rujukan Covid-19 di Sumbar
-
Usai Wali Kota, Wagub Sumbar Minta Lion Air Kurangi Penerbangan ke Padang
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan