Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengapresiasi kritik publik terhadap pelatihan-pelatihan online berbayar yang digawangi Ruangguru dalam Kartu Prakerja.
Salah satu kritik yang dimaksud adalah dari Agustinus Edy Kristianto, mantan Direktur Yayasan LBH Indonesia sekaligus jurnalis senior.
Namun, Donny justru menilai kritik Edy mengesampingkan hak orang yang lebih membutuhkan Kartu Prakerja.
"Kalau ada orang-orang yang mencoba-coba sistem. Saya kira bagus upaya tersebut tapi cara itu sudah mengesampingkan hak orang yang sebenarnya lebih membutuhkan kartu pra kerja," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Jumat (1/5/2020).
Pasalnya, Donny mengklaim, antusiasme pendaftar Kartu Prakerja cukup besar.
Seharusnya, kata Donny, yang mendaftar adalah orang-orang yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaan.
"Karena kartu prakerja animonya cukup besar, pendafatrnya cukup besar jadi mereka yang terdampak covid-19 ini sangat membutuhkan," ucap dia.
Lebih lanjut, Donny menyarankan kalau ingin memberi masukan kepada pemerintah, bukan dengan cara mendaftarkan diri sebagai penerima Kartu Prakerja. Sebab hal tersebut bisa mengebiri hak calon penerima Kartu Prakerja.
"Pesan kami adalah kalau ingin memberikan masukan untuk sistem itu jangan dengan cara mendaftarkan diri. Karena itu bisa mengebiri hak orang lain sebenarnya lebih membutuhkan Kartu Prakerja," katanya.
Baca Juga: Pengajar Protes Materinya Dikomersialkan via Kartu Prakerja, Ruangguru Diam
Sebelumnya, Agustinus Edy Kristianto, mantan direktur Yayasan LBH Indonesia sekaligus jurnalis senior, membagikan pengalamannya ketika mencoba mendaftarkan diri dalam program Kartu Pra Kerja.
Ia menceritakan rincian kisahnya melalui Facebook yang ia bagikan pada Rabu (29/3/2020).
Agustinus mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020 lalu.
Lalu pada 29 April 2020 Agustinus lulus pelatihan dan mendapat sertifikat berjudul "Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal" yang bertanda tangan Adamas Belva Syah Devara, CEO Skill Academy Ruangguru.
Sebagai seorang jurnalis, Agustinus bertanya-tanya mengapa Belva yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers bisa menandatangani sertifikat tersebut.
"Sebuah sertifikat yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y)," kata Agustinus dalam keterangannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi