Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay menilai video-video pelatihan online Ruangguru pada program Kartu Prakerja sebaiknya dibuat gratis atau tidak berbayar.
Mengingat anggaran yang digunakan untuk mendukung program tersebut sangat besar, yakni Rp5,6 triliun.
Hal tersebut diusulkan Saleh menanggapi keganjilan kursus online yang ditemukan oleh jurnalis senior, Agustinus Edy Kristianto.
"Menurut pemahaman saya, yang dipersoalkan Agustinus adalah pembelian video-video pelatihan pakai dana APBN. Nilainya mencapai Rp 5,6 triliun. Angka yang cukup besar. Tidakkah sebaiknya video-video tersebut dibeli lalu dibuka seluas-luasnya ke publik?" kata Saleh saat dihubungi, Jumat (1/5/2020).
Dengan begitu, kata Saleh, dapat dipastikan harganya jauh lebih murah karena tidak perlu membayar platform.
Sebab, video-video pelatihan bisa diunggah di media sosial tidak berbayar seperti YouTube, Facebook dan lainnya.
“Kalau diposting di tempat gratis, tinggal membayar instrukturnya saja. Mereka yang mendaftar akan tetap dipandu instruktur. Jika ada yang harus praktik lapangan, akan dilakukan setelah wabah corona berlalu. Model ini pasti akan berjalan lebih lama. Modalnya sedikit dan tidak mesti dianggarkan setiap tahun," kata Saleh.
Sementara itu pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
Menurutnya saat ini pola kursus online semisal melalui Ruangguru tidak sesuai untuk digunakan.
Baca Juga: Ruangguru Jawab Keanehan Kursus Kartu Prakerja Agustinus Edy Kristianto
"Yang lebih penting untuk saat ini Kartu Prakerja tidak sesuai digunakan dengan pola kursus via Ruangguru. Berikan semua pada pekerja atau yang belum kerja. Masalahnya bukan di Ruangguru tapi di kebijakan pemerintah mengarahkan peserta prakerja pada delapan aplikator," ujarnya saat dihubungi.
Mardani menilai pola kursus online tersebut memilih kualitas kontrol yang sangat lemah.
Untuk ia menyarankan agar program kursus online dihentikan dan dialihkan ke penerima Kartu Prakerja.
"Kursus online tidak diperlukan. Yang diperlukan setelah Covid-19 kursus yang langsung meningkatkan skill para pencari kerja."
Berita Terkait
-
Apresiasi Langkah Agustinus, DPR: Apakah Kursus Online Menguji Kompetensi?
-
Ya Ampun! Korban PHK dan Dirumahkan di Indonesia Tembus 1,7 Juta Orang
-
Buruh Perempuan: Kartu Prakerja Bukan Solusi, Pelatihannya Ada di Youtube
-
Ruangguru Jawab Keanehan Kursus Kartu Prakerja Agustinus Edy Kristianto
-
Sertifikat Kursus Online Ruangguru di Kartu Prakerja Ini Dicibir Warganet
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri