Suara.com - Lembaga pelatihan daring Ruangguru diprotes oleh salah satu pengajar, Prita Kusumaputri, terkait materi pelatihannya yang dimasukan ke program Kartu Prakerja.
Prita tidak nyaman materi jurnalistiknya dimasukkan sebagai paket 'Sukses Kerja Sampingan di Masa Corona' oleh tim Skill Academy (SA) di bawah nauangan Ruangguru.
Lembaga pelatihan daring yang dibawahi mantan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Belva Devara itu dinilai menyalahi kesepakatan.
Sebab, Prita menyebut kelas jurnalistiknya tujuannya untuk berbagi ilmu, bukan untuk dikomersialkan buat memgambil program Kartu Prakerja dari anggaran negara di tengah pendemi virus corona.
Public Relations Intern Ruangguru, Anissa Indriati D saat dikonfirmasi Suara.com mengenai protes Prita enggan menanggapi.
"Mohon maaf saya saat ini sedang tidak bisa menerima telepon," kata dia.
Pertanyaan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp juga tak direspons oleh Anissa.
Sebelumnya saat dihubungi awak media, Prita tak terima kelas jurnalistiknya dimasukan ke paket pelatihan program kartu Prakerja.
Menurutnya, pihak Sklill Academy maupun Ruangguru tak pernah ada pemberitahuan mengenai kelasnya akan masuk ke dalam program Prakerja.
Baca Juga: Disebut Ada Kejanggalan Kursus Ruangguru Kartu Prakerja, Istana: Tidak Ada
Pasalnya, kesepakatan awal kelas itu tampil di Skill Academy untuk pembelajaran pribadi.
Diberitakan Tempo.co, Prita menjelaskan, proses syuting kelas jurnalistik itu sendiri dilakukan sebanyak tiga kali, yakni 25 November 2019, 2 Desember 2019, dan 5 Desember 2019, serta jauh sebelum SA atau Ruangguru ditunjuk sebagai mitra program Prakerja.
Bahkan, Prita mengaku sudah meminta pihak SA agar menurunkan video kelas jurnalistik tersebut.
Ia menilai, kelas yang ia ajarkan kurang tepat untuk masyarakat di situasi pandemi wabah Covid-19 saat ini.
"Dan berbeda dengan tujuan awal. Apalagi bila kelas tersebut sampai masuk dalam bundel paket 'Sukses Kerja Sampingan di Masa Corona'," kata Prita.
Berita Terkait
-
Disebut Ada Kejanggalan Kursus Ruangguru Kartu Prakerja, Istana: Tidak Ada
-
Ada Potensi KKN Program Kartu Prakerja, KPK dan PPATK Diminta Turun Tangan
-
Benarkah Kartu Prakerja Dirancang Bukan untuk Hadapi Dampak Covid-19?
-
Kursus Online Ruangguru di Kartu Prakerja Janggal, DPR: Gratiskan Saja
-
Apresiasi Langkah Agustinus, DPR: Apakah Kursus Online Menguji Kompetensi?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?