Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah mengkaji secara matang wacana untuk memberikan relaksasi atau pelonggaran penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Menurutnya, jangan sampai niat pemerintah memberikan relaksasi agar masyarakat tidak stres dan terkekang, justru malah bertolak belakang dengan penerapan PSBB dan wacana pemberian sanksi tegas bagi pelanggar.
Ia berujar, dalam pertimbangan untuk relaksasi, pemerintah harus merujuk pada tujuan utama PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat dari ancaman Covid-19.
"Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis," kata Nabil dalam keterangannya, Senin (4/5/2020).
Nabil mengatakan, apabila relaksasi PSBB dimungkinkan untuk dilakukan maka perlu diiringi aturan yang ketat. Semisal tetap memberlakukan penjarakan fisik dan sosial dalam aktivitas masyarakat di lingkungan.
"Jikapun ada relaksasi PSBB diberlakukan, harus ada peraturan ketat terkait penjarakan fisik atau physical distancing dan social distancing serta pentingnya memakai masker. Jadi, warga harus diberitahu kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewacanakan memodifikasi penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Mahfud mengatakan, hal tersebut berdasarkan evaluasi pemerintah terhadap kebijakan PSBB yang sudah berlaku di beberapa di Indonesia.
"Kita tahu ada keluhan ini, sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB, nanti akan diadakan, sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran," kata Mahfud saat siaran langsung dalam akun Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020).
Baca Juga: Mahfud Ingin Longgarkan PSBB, Baidowi PPP: Jangan Gegabah, Taruhannya Nyawa
Dia mencontohkan beberapa bentuk pelonggaran itu seperti mempersiapkan protokol kesehatan bagi orang yang ingin buka rumah makan atau berbelanja.
Berita Terkait
-
KFC Ditutup Paksa karena Langgar PSBB Makassar, 16 Kursi dan Meja Disita
-
Jokowi Disemprot Sopir Bus karena Larang Mudik: Mau Makan Saja Susah Pak!
-
Curhat Karyawan Bus AKAP Depok Nganggur karena PSBB: Susah Tidur dan Makan
-
Mahfud Ingin Longgarkan PSBB, Baidowi PPP: Jangan Gegabah, Taruhannya Nyawa
-
Penjelasan Mahfud MD Soal Relaksasi PSBB: Agar Ekonomi Tak Macet
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Awas Wajah Rusak! Bareskrim Bongkar 'Pabrik' Skincare Bermerkuri di Bogor, Dijual Murah Rp35 Ribu
-
Anak Presiden Uganda Ancam Erdogan: Kirim Cewek Cantik untuk Saya atau Diplomat Anda Diusir
-
IDAI Ingatkan Risiko Tinggi Balita Mendaki Gunung Usai Kasus Hipotermia di Ungaran
-
Prabowo Bertemu Putin di Moskow, Kedua Negara Bahas Penguatan Kemitraan Strategis
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul