Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyatakan telah mengerahkan bantuan kepada warga terdampak krisis Covid-19.
Bantuan ini terdiri atas dua tahap, antara lain berupa paket sembako senilai Rp 300 ribu yang akan dibagikan dua kali dalam sebulan. Di DKI Jakarta sendiri, sudah ada 1,2 juta masyarakat miskin yang menerima bantuan ini.
Sementara itu, Pemerintah Pusat menargetkan 9 juta kepala keluarga (KK) mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Mereka yang bakal menerima bantuan itu adalah warga yang terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, nominal dalam skema bantuan itu adalah sebesar Rp 600 ribu per bulan. Pemberiannya akan dilakukan selama tiga bulan.
Lantas jika dihitung-hitung, cukupkah Rp 600 ribu per bulan untuk biaya hidup masyarakat Jabodetabek khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya?
Menyadur dari Lifepal yang baru-baru ini merilis hasil penghitungan, jika berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) saja, rata-rata biaya hidup masyarakat Indonesia per kapita adalah sekitar Rp 1,3 juta per bulannya.
Dari jumlah tersebut, rata-rata masyarakat menggunakan sekitar Rp 620 ribu untuk kebutuhan pokok makanan dan sebanyak Rp 729 ribu dialokasikan untuk kebutuhan non-pangan.
Jika dilihat berdasarkan dari angka BPS ini, jelas terbaca bahwa bantuan sebesar Rp 600 ribu rupiah per keluarga tidaklah cukup menanggung kebutuhan hidup.
Terlebih, perhitungan ini belum termasuk biaya kebutuhan per individu.
Baca Juga: Inter dan AC Milan Kembali Jalani Latihan dan 4 Berita Terkini Lainnya
Lalu jika dilihat dari rata-rata tingkat biaya hidup seluruh provinsi di Indonesia, hanya masyarakat di 14 provinsi yang mampu membiayai kebutuhan makan keluarga mereka dengan BLT senilai Rp 600 ribu. Perlu dicatat bahwa kecukupan angka ini juga masih belum termasuk biaya non-pangan yang berarti Rp 600 ribu tetap saja belum cukup.
Di Jawa Tengah misalnya, rerata biaya hidup untuk makan per bulannya hanya sekitar Rp 491 ribu. Namun, ini belum termasuk biaya kebutuhan non-pangan yang membutuhkan sekitar Rp 568 ribu per bulan.
Data ini adalah angka kebutuhan pangan terendah di antara provinsi lainnya di Indonesia, yang rata-rata butuh sekitar Rp 500-800 ribu untuk makan per keluarga sebulannya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bahwa ada 9 juta Kepala Keluarga yang ditargetkan untuk menerima program BLT ini.
"Bansos khusus lainnya adalah bansos yang kita berikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek yaitu bansos tunai atau dulu mungkin lebih dikenal sebagai bantuan langsung tunai, yang besarannya adalah Rp 600 ribu per KK per bulan selama 3 bulan. Targetnya adalah 9 juta KK," ujar Juliari dalam jumpa pers virtual, Jumat (8/5/2020).
Juliari menyebut, data 9 juta KK penerima BLT itu didapat dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Untuk itu, pihaknya berharap penerima bantuan bisa tepat sasaran.
"Tidak harus menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai. Jadi kami sangat berharap daerah, dalam hal ini Pemkab dan Pemkot, memberikan data yang akurat sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat," ucap dia.
Dikatakan juga, pada tahap pertama pemerintah menargetkan sudah bisa menyalurkan bantuan kepada 2,6 juta KK hingga tanggal 9 Mei 2020 ini.
Berita Terkait
-
Banyak PNS Dapat Bansos, Kantor Wali Nagari di Pessel Ditutup Paksa Warga
-
Tanpa Pengawasan DInkes, Pembagian BLT di Wates Abaikan Protokol Kesehatan
-
Viral Pembagian BLT di Wates Warga Berkerumun, Netizen Dibuat Geram
-
9 Juta KK di Luar Jabodetabek Bakal Dapat BLT Rp 600 Ribu per Bulan
-
Anggota DPRD Gresik Dapat BLT, Ngabalin Akui Data Bantuan Corona Berantakan
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
IMM Minta Polemik Sapi Kurban Presiden Prabowo Disudahi: Tak Langgar Aturan dan Banyak Manfaatnya
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS Tiba-tiba Serang Iran, IRGC Balas Hantam Pangkalan Udara di Kuwait!
-
Tragedi TV Tabung di Atas Kepala Siswi SD, Akhir Tragis JN di Tangan Pemuda Haus Darah
-
Satu Keluarga Rugi Rp700 Juta, Jemaah Hanania Travel Geruduk Polda Metro Jaya
-
Siapa Dalangnya? Polisi Kumpulkan Bukti Dugaan Pembubaran Ibadah di Gereja Sewon Bantul
-
Harta Karun RI Nyaris Lenyap, TNI AL Sergap 25 Kontainer Mineral Ilegal di Batam
-
Tak Peduli Lokasi Munas, HIPMI Jaya: Di Mana Pun Oke, Yang Penting Jangan Pecah!
-
Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra