Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyatakan telah mengerahkan bantuan kepada warga terdampak krisis Covid-19.
Bantuan ini terdiri atas dua tahap, antara lain berupa paket sembako senilai Rp 300 ribu yang akan dibagikan dua kali dalam sebulan. Di DKI Jakarta sendiri, sudah ada 1,2 juta masyarakat miskin yang menerima bantuan ini.
Sementara itu, Pemerintah Pusat menargetkan 9 juta kepala keluarga (KK) mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Mereka yang bakal menerima bantuan itu adalah warga yang terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, nominal dalam skema bantuan itu adalah sebesar Rp 600 ribu per bulan. Pemberiannya akan dilakukan selama tiga bulan.
Lantas jika dihitung-hitung, cukupkah Rp 600 ribu per bulan untuk biaya hidup masyarakat Jabodetabek khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya?
Menyadur dari Lifepal yang baru-baru ini merilis hasil penghitungan, jika berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) saja, rata-rata biaya hidup masyarakat Indonesia per kapita adalah sekitar Rp 1,3 juta per bulannya.
Dari jumlah tersebut, rata-rata masyarakat menggunakan sekitar Rp 620 ribu untuk kebutuhan pokok makanan dan sebanyak Rp 729 ribu dialokasikan untuk kebutuhan non-pangan.
Jika dilihat berdasarkan dari angka BPS ini, jelas terbaca bahwa bantuan sebesar Rp 600 ribu rupiah per keluarga tidaklah cukup menanggung kebutuhan hidup.
Terlebih, perhitungan ini belum termasuk biaya kebutuhan per individu.
Baca Juga: Inter dan AC Milan Kembali Jalani Latihan dan 4 Berita Terkini Lainnya
Lalu jika dilihat dari rata-rata tingkat biaya hidup seluruh provinsi di Indonesia, hanya masyarakat di 14 provinsi yang mampu membiayai kebutuhan makan keluarga mereka dengan BLT senilai Rp 600 ribu. Perlu dicatat bahwa kecukupan angka ini juga masih belum termasuk biaya non-pangan yang berarti Rp 600 ribu tetap saja belum cukup.
Di Jawa Tengah misalnya, rerata biaya hidup untuk makan per bulannya hanya sekitar Rp 491 ribu. Namun, ini belum termasuk biaya kebutuhan non-pangan yang membutuhkan sekitar Rp 568 ribu per bulan.
Data ini adalah angka kebutuhan pangan terendah di antara provinsi lainnya di Indonesia, yang rata-rata butuh sekitar Rp 500-800 ribu untuk makan per keluarga sebulannya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bahwa ada 9 juta Kepala Keluarga yang ditargetkan untuk menerima program BLT ini.
"Bansos khusus lainnya adalah bansos yang kita berikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek yaitu bansos tunai atau dulu mungkin lebih dikenal sebagai bantuan langsung tunai, yang besarannya adalah Rp 600 ribu per KK per bulan selama 3 bulan. Targetnya adalah 9 juta KK," ujar Juliari dalam jumpa pers virtual, Jumat (8/5/2020).
Juliari menyebut, data 9 juta KK penerima BLT itu didapat dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Untuk itu, pihaknya berharap penerima bantuan bisa tepat sasaran.
Berita Terkait
-
Banyak PNS Dapat Bansos, Kantor Wali Nagari di Pessel Ditutup Paksa Warga
-
Tanpa Pengawasan DInkes, Pembagian BLT di Wates Abaikan Protokol Kesehatan
-
Viral Pembagian BLT di Wates Warga Berkerumun, Netizen Dibuat Geram
-
9 Juta KK di Luar Jabodetabek Bakal Dapat BLT Rp 600 Ribu per Bulan
-
Anggota DPRD Gresik Dapat BLT, Ngabalin Akui Data Bantuan Corona Berantakan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!