Gegera Ada PNS Dapat BLT Corona, Warga Ramai-ramai Segel Kantor Desa

Suara.com - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT bagi warga terdampak virus corona menuai banyak cerita negatif. Salah satunya adalah kantor Wali Nagari (kantor desa) Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat disegel warga pada Sabtu (9/5/2020).

Kantor desa itu disegel warganya sendiri karena  ada beberapa nama PNS yang ikut mendapaykan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19.

Dilansir dari Covesia.com (jaringan Suara.com), berdasarkan informasi, penyegelan kantor wali nagari itu terjadi pada Sabtu kemarin sekitar pukul 10.00 WIB.

Di saat insiden penyegelan kantor desa itu, cukup banyak warga yang datang. Aksi yang mereka lakukan, karena mereka menilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari provinsi tidak adil dan merata.

"Ya kantor dipalang karena banyak PNS yang dapat bantuan BLT, warga menilai itu tidak adil," ujar salah seorang warga sekitar kantor wali nagari yang tak mau menyebutkan namanya.

Sementara, kata dia, para petani yang hidup susah dan kurang mampu, tidak dapat BLT dan namanya tidak keluar sebagai penerima bantuan dampak Covid-19.

Karena merasa tidak adil, makanya mereka tidak terima dan melakukan aksi memalang kantor wali nagari.

Terpisah warga lain menyampaikan, pada Senin (11/5/2020) besok, mereka berencana akan melakukan aksi besar-besaran ke kantor wali nagari.

Warga hendak menuntut, agar pemerintah nagari merata dan adil dalam pembagian BLT kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Hitung-hitungan BLT: 600 Ribu Sebulan untuk Makan Saja Tidak Cukup

"Senin besok, warga telah sepakat untuk demo. Dan kami meminta, bantuan ini harus merata dan harus adil. Jangan PNS dapat juga," tambahnya.

Terkait hal itu, Camat Lengayang, Zoni Eldo mengaku sudah mendapat laporan terkait penyegelan kantor nagari tersebut. Namun, sejauh itu, pihaknya belum mengetahui titik persoalannya.

"Ya, kita baru dapat kabar. Dan ini, akan segera kita tinjau," katanya.

Ia mengaku, dapat laporan langsung dari Ketua Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari setempat.

"Mungkin, hari ini (Sabtu kemarin) akan kita tinjau, dan wali nagari sudah melapor ke Polsek," ujar dia.

Sementara sampai berita ini ditulis, kantor wali nagari masih terpalang dibagian pintu masuk, serta warga juga membuat tulisan "Jangan Dibuka" di pintu masuk kantor wali nagari tersebut.