Suara.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay menyayangkan sikap masyarakat yang berkerumun saat mengabadikan momen penutupan gerai restoran cepat saji McDonald's di pusat pertokoan Sarinah, Jakarta Pusat.
Saleh menilai adanya kerumunan karena tidak adanya ketegasan sanksi dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan Pemprov DKI. Padahal diketahui, masyarakat dilarang berkumpul lebih dari lima orang.
"Selama ini belum ada sanksi yang tegas. Beda seperti di negara-negara lain," kata Saleh saat dihubungi, Senin (11/5/2020).
Sebelumnya, masyarakat risau apabila ternyata kerumunan tersebut menjadi tempat penularan Covid-19. Maka dari itu, Saleh menyarankan agar pemerintah dapat menelusuri siapa-siapa saja yang hadir di Mcd Sarinah pada Minggu (10/5/2020) malam.
Dari hasil penulusuran tersebut nantinya mereka diminta untuk melakukan pemeriksaan Covid-19 melalui rapid test. Justru Saleh meminta kesadaran dari masyarakat yang hadir agar melakukan rapid test.
"Dengan biaya pribadi tentunya ya bukan uang negara. Kalau bisa langsung memeriksakan diri sendiri dengan sadar tanpa ditelusuri lebih dulu itu lebih bagus. Artinya tanpa ada kejadian ini rapid test pun tetap terus berjalan. Namun karena ada kejadian tersebut maka rapid test diprioritaskan," tuturnya.
Diketahui, McD Sarinah kembali menjadi trending topic. Kali ini bukan karena penutupan, melainkan gara-gara kerumunan warga yang memantik kritik di tengah pandemi corona alias Covid-19.
Minggu (10/5/2020) malam merupakan hari terakhir restoran McDonald's di Sarinah beroperasi. Banyak warga yang merasa memiliki kenangan di sana, berkerumun menghadiri acara tersebut.
Namun, kerumunan tersebut memantik kritik. Banyak dari warganet yang menyayangkan adanya kerumunan itu di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Baca Juga: PSBB Kota Bogor Akan Diperpanjang Sampai 26 Mei, Habis Idul Fitri
Padahal sudah jelas ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, aturan PSBB tidak mengizinkan kerumunan di atas 5 orang di seluruh wilayahnya. Jika masih ngotot, akan ada tindakan tegas dari jajaran pemerintah provinsi, kepolisian hingga TNI.
"Ada satu catatan penting, saat PSBB dilaksanakan, tak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta, kegiatan di luar ruangan maksimal 5 orang, di atas 5 orang tak diizinkan. Kami akan ambil tindakan tegas jajaran Pemprov, Kepolisian, dan TNI akan melakukan kegiatan penertiban dan juga memastikan seluruh ketentuan PSBB diikuti masyarakat," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, pada Selasa 7 April 2020.
Namun malam itu, massa seolah tak peduli. Mereka berkumpul di lahan parkir gedung Sarinah, tepatnya di depan restoran McDonald's. Terlihat, jajaran pegawai McDonald's Sarinah, bak orator, berdiri di depan pintu masuk restoran. Mereka berteriak, "McDonald's Sarinah!!!"
Teriakan lantang tersebut disambut oleh tepuk tangan dan riuh massa yang sudah berkumpul. Mereka mengabadikan momen penutupan tersebut dengan ponsel masing-masing.
Berita Terkait
-
Pelanggar PSBB Jakarta Harusnya Sudah Kena Hukuman Mulai 30 April Kemarin
-
734 WNI di Luar Negeri Positif Terjangkit Corona, 41 di Antaranya Meninggal
-
Ketua Gugus Tugas Akui Tingkat Akurasi Alat Rapid Test Corona Masih Rendah
-
Bank BRI Beri Bantuan Sembako ke 250 Panti Asuhan di Seluruh Indonesia
-
Pasien Positif Covid-19 dari Klaster Indogrosir Tambah Satu Asal Kulonprogo
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO