Suara.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkap percakapannya dengan Presiden Jokowi soal adanya mafia di lingkaran Istana Negara. Ia menyebut jumlah mafia tersebut sangat banyak dan bermacam-macam.
Din Syamsuddin juga mengatakan jika Presiden Jokowi sempat meminta bantuannya untuk memberantas para mafia dari jajaran pemerintahannya. Hal tersebut ia ungkapkan secara blak-blakan ketika diundang oleh Refly Harun dalam wawancara virtual yang tayang via YouTube.
"Beliau dulu pernah minta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia. Disebutkannya mafia itu dari satu sampai dari mafia beras, mafia gula, mafia garam, mafia daging, sampai mafia pendidikan, itu jumlahnya belasan," kata Din Syamsuddin dalam video yang tayang di akun YouTube Refly Harun, Selasa (12/5/2020).
Ia mengiyakan permintaan tersebut namun yang terjadi justru para mafia semakin merajalela. Profesor yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu lantas mengatakan jika adanya mafia di lingkaran Jokowi bisa merusak tatanan pemerintahan.
"Saya bilang siap, tapi apa yang terjadi? Mafia merajalela, mafia semakin merajalela," ucapnya.
Meski demikian, ia enggan menyebutkan siapa saja mafia yang ia maksud. Dirinya hanya menegaskan bahwa para mafia tersebut masih kuat bercokol dalam pemerintahan.
"Saya bukan mafialogi, kita bukan mafialogi, kriminologi, tapi kenyataanya ada masih kuat, dan ini akan merusak tatanan good governance," ujarnya.
Din juga menyebut ada beberapa pihak yang secara terang-terangan hanya mencari keuntungan dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
"Ternyata ada juga pihak-pihak yang mencari keuntungan dari posisinya [Jokowi] di negara ini," tukasnya.
Baca Juga: KPK Harus Usut Tuntas Mafia Alat Kesehatan
Ia pun mengatakan bahwa pada dasarnya Presiden Jokowi adalah orang baik namun ia dikelilingi oleh sejumlah pihak yang berniat buruk terhadapnya dan hanya ingin cari untung semata.
"Pada hemat saya, pak Jokowi itu orang baik. Saya tahu, saya sering berinteraksi dengan beliau selama saya jadi utusan khusus setahun lebih, cuma saya bilang, bapak... sebentar, ini terlalu terbuka ya... bapak ini orang baik tapi saya lihat bapak ini tidak mampu mengatasi orang-orang yang berniat buruk di sekitar bapak," terangnya.
Berita Terkait
-
Sempat Menang Gugatan BPJS, KPCDI: Kami Curiga Pemerintah Mengakalinya
-
CEK FAKTA: Refly Harun Sebut Rezim Jokowi Haram karena Hasil Antek China?
-
Masyarakat Sudah Galau oleh Corona Ditambah Iuran BPJS Kesehatan Naik
-
Iuran BPJS Kesehatan Naik Jadi Kado Pahit untuk Rakyat di Tengah Pandemi
-
Belum Lama Dibatalkan MA, Jokowi Malah Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time