Suara.com - Politisi senior Amien Rais mengungkap siapa saja orang yang paling bertanggung jawab di Republik Indonesia. Mereka adalah Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini ia sampaikan ketika ditanya oleh Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun di kanal YouTubenya pada Rabu (13/5/2020).
Refly menanyakan apakah Amien Rais masih percaya pemerintahan saat ini masih sesuai dengan amanat reformasi yang pernah diperjuangkan Amien Rais.
Amien mengaku berat untuk memutuskansecara objektif. Ia hanya berharap agar Presiden Joko Widodo tidak meninggalkan kehancuran ketika jabatannya telah usai.
"Saya mendoakan jangan sampai Pak Jokowi nanti mengakhiri jabatan keadaan makin hancur. Kasihan yang meneruskan," kata Amien Rais.
Lebih lanjut, pendiri PAN itu mengatakan bahwa hanya ada dua warga negara Indonesia yang bertanggung jawab atas negara ini
"Jadi saat ini manusia atau warga Indonesia yang paling diminta tanggung jawab itu tinggal dua, Pak Jokowi dan Pak Luhut," jelas Amien Rais.
Ia pun mengibaratkan Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu seperti dua sisi mata koin yang berbeda tapi tetap satu.
Jika salah satunya hilang maka tak akan bisa bekerja.
Baca Juga: Gegara SE Menaker yang Bolehkan THR Dicicil, Buruh Demo Perusahaannya
"Bayangkan satu mata uang satu sisi, jika dikatakan Pak Luhut akan diganti maka tidak mungkin," lanjut Amien Rais.
Kedua pejabat tinggi Indonesia itu disebut Amien Rais adalah dua orang yang tidak akan bisa lari dari sejarah.
"Kedua orang ini tidak akan bisa lari dari sejarah, akan jadi saksi sejarah. Jadi apakah betul-betul dedicated for the people or something else, Wallahua'lam," pungkas Amien Rais.
Selain itu, ketika dicecar soal partisipasi Prabowo Subianto yang kemungkinan akan mengajukan diri lagi pada kontestasi Pilpres 2024 nanti, Amien Rais mengaku tak ambil pusing.
"Saya mmohon maaf belum pernah bertemu," tegas Amien Rais.
Ia melanjutkan secara eksplisit bahwa dirinya mengaku tak memiliki keharusan memberi dukungan kepada partisipan kontestasi politik termasuk Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi, Fadli Zon: Benar-benar Absurd
-
Presiden Jokowi : Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Berikutnya Lebih Baik
-
Din Syamsuddin: Jokowi Orang Baik tapi Dikelilingi Pihak yang Berniat Buruk
-
Din Syamsuddin: Jokowi Pernah Minta Tolong PP Muhammadiyah Menghadapi Mafia
-
Din Syamsuddin Ungkap Mafia di Lingkaran Jokowi: Mereka Merajalela!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya