Suara.com - Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi corona membuat banyak pihak geram, termasuk politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Ia pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan iuran tersebut.
Menurut Fadli Zon, kenaikan iuran BPJS ketika masyarakat tengah dilanda pandemi corona adalah keputusan yang absurd.
Terlebih, Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS justru setelah Mahkamah Agung menurunkannya per 1 Mei 2020 lalu.
"Pak @jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandem dan setelah ada keputusan MA menurunkannya, benar-benar absurd," tulis Fadli dalam cuitannya pada Kamis (14/5/2020).
Fadli melihat rakyat mendapat masalah bertubi-tubi hingga ia mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan keputusan tersebut.
"Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga lalu seperti dilindas mobil. Selain bertentangan dengan akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!" tambah Fadli.
Diketahui bahwa Presiden Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020.
Keputusan itu tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 naik menjadi Rp. 150.000. Kelas II naik menjadi Rp. 100.000 dan Kelas III naik menjadi Rp. 35.000.
Baca Juga: Legenda Juventus Anggap Virus Corona Hanyalah Flu Biasa
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi : Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Berikutnya Lebih Baik
-
Fadli Zon Klaim Ada yang Mau Melabrak DPRI RI
-
Iuran Naik, BPJS Kesehatan: Memenuhi Aspirasi Masyarakat Melalui DPR
-
Jokowi Naikkan Iuran BPJS, KCPDI: Ini Cara Pemerintah Akali Keputusan MA
-
Iuran BPJS Naik Lagi, KPCDI Bakal Gugat Lagi ke Mahkamah Agung
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD