News / Nasional
Selasa, 19 Mei 2020 | 07:05 WIB
Ilustrasi belajar di rumah. [Antara Foto]

"Kemudian materi sejarah harus disampaikan secara kreatif. Lewat gambar, video, nanti kami kirim link video biasanya. Entah murid kami suruh review atau buat esai. Mungkin itu treatmennya," ujar GPN.

Kendala lainnya adalah mengumpulkan para murid dalam satu waktu. Tak jarang banyak murid yang telat hadir dalam pertemuan secara virtual. Misalnya saja untuk kelas 1 SMA. Di sekolah tempat GPN mengajar, kelas 1 dibagi dalam tiga kelas. Untuk satu mata pelajaran, misalnya sejarah peminatan, GPN dituntut pihak sekolah untuk mengajar tiga kelas tersebut dalam satu waktu. Alasan cuma satu, mempersempit jam belajar.

Ilustrasi belajar di rumah. [Antara Foto]

"Mengumpulkan anak dalam satu waktu adalah hal yang paling susah. Kebetulan di sekolah saya menerapkan materi sejarah peminatan untuk kelas X, kelas X ada A, B, dan C. Dalam satu waktu saya harus menjelaskan ketiga kelas itu. Misal dalam hari senin pelajaran mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10,  ya sudah itu untuk tiga kelas X. Alasannya untuk mempersempit jam belajar," tutur GPN.

Kenyataan tersebut jelas membebani GPN. Baginya, proses belajar dan mengajar seperti itu tidak efektif. Kalau dalam kondisi normal, kata dia, sangat jelas kegiatan secara virtual tidak bisa disebut sebagai pendidikan. Namun, dalam kondisi pandemi corona, dia harus terbiasa dengan kenyataan semacam itu.

"Kalau dalam kondisi kaya gini mau gimana lagi? Guru dituntut harus menguasai teknologi aplikasi yang menunjang pelajaran," bebernya.

Aturan Sekolah

Sekolah tempat GPN mengajar mewajibkan orang tua mengawasi anak-anaknya dalam kegiatan belajar dan mengajar selama ini. Namun, pada kenyataannya aturan itu luput, hanya menjadi sebuah instruksi saja. Pasalnya, pihak sekolah tidak bisa memantau kegiatan para siswa di rumahnya masing-masing. GPN mengatakan, lingkungan sekolah dan lingkungan rumah adalah ruang yang berbeda. Sekolah adalah aturan, sedangkan rumah adalah tempat bernaung --meski ada aturan juga di dalamnya.

"Pada akhirnya ini hanya sebuah instruksi saja, orang tua harus mendampingi anaknya. Pada praktiknya, kami tidak tahu. Ya faktor lingkungan juga sih, bagaimana keseharian mereka di rumah. Kan beda lingkungan sekolah dan lingkungan di rumah," ucap dia.

Soal pendampingan orang tua, kata GPN, yang lebih memahami adalah wali kelas. Dia bukan wali kelas. Tetapi, dia sedikit banyak mengetahui realita yang terjadi. Ada beberapa murid yang tidak mendapat pendampingan selama belajar di rumah karena orang tuanya sibuk.

Baca Juga: Novel Baswedan: Ia Pasang Badan, Agar Pelaku Sebenarnya Tak Terungkap

"Itu yang lebih paham wali kelas. Tapi saya sedikit banyak tahu lah. Instruksi sekolah harus, orang tua harus mendampingi. Ada beberapa anak yang tidak didampingi karena orang tuanya sibuk," katanya.

Sebagai tenaga pendidik, GNP juga harus mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah tempat dia bekerja. Pertama, mengajar tepat waktu. Kegiatan belajar dan mengajar selama masa pandemi mulai seperti hari-hari biasanya. Kedua, memberikan materi sesuai porsi. Ketiga, dilarang memberi materi yang terlalu berat. Alasannya sepele, murid tidak boleh terbebani.

"Katanya sih membebani murid. Kemudian jam belajar mengajar dikurangi yang tadinya dua jam jadi satu setengah jam," jelasnya.

Selain itu, porsi tugas bagi para murid harus dikurangi. Karena minimnya pengawasan, tak jarang GPN kerap mendapati beberapa muridnya telat mengumpulkan tugas.

"Ya agak susah juga, namanya anak kita tidak tahu. Kami gak bisa ngawasin. Kadang ada siswa yang gak tepat waktu kumpulin tugas," tambahnya.

Pandangan Guru

Sangat jelas, situasi semacam ini dapat menggambarkan jika dunia pendidikan Indonesia tidak siap. Tidak siap menghadapi pandemi. Tidak siap untuk beradaptasi dengan situasi yang tak menentu. Ingatan GPN melayang pada tahun 2016. Dia pernah menjadi tenaga pengajar di daerah terpencil, yakni Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Saat itu, dia harus terbiasa dengan keadaan serba terbatas. Jangankan soal teknologi, sinyal di sana saja susah. Murid-muridnya di Pasaman Barat saja tidak pernah menyentuh laptop. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi tempat mengajarnya dulu pada saat situasi semacam ini.

"Kondisi di sana (Pasaman Barat) jelas tidak memungkinkan untuk belajar dengan cara ini. Pertama, anak-anak di daerah terpencil aja gak pernah nyentuh laptop, sinyal susah. Sinyal aja gak ada apalagi teknologi lainnya," kata pria 27 tahun itu.

Menurutnya, sistem pendidikan selama masa pandemi corona merupakan bukti kalau Indonesia tidak siap. Jangankan di daerah terpencil, di kota besar masih banyak kendala.

"Kalau Indonesia cuma dilihat sebagai Jakarta, Bandung, Makasar, dan kota besar lainnya mungkin bisa. Tapi kan Indonesia enggak cuma itu saja. Indonesia luas, banyak daerah terpencil yang susah masuk sinyal. Sangat jelas tidak efektif. Menurut saya, Indonesia tidak siap," ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap agar pemerintah mampu membuat regulasi yang jelas. Artinya, pemerintah jangan merujuk pada kota-kota besar saja --yang aksesnya mudah. Tetapi, pemerintah harus bisa menyesuaikan kondisi dengan daerah lainnya, daerah yang terpencil. Daerah yang sulit mengakses pendidikan dan teknologi.

"Ya harapannya pemerintah harus buat regulasi yang jelas, misalnya sekolah harus menerapkan protokol seperti apa. Kedua, pemerintah jangan merujuk pada kota-kota besar saja, harus menyesuaikan dengan daerah terpencil. Jangan kota besar saja. Harus ada kebijakan yang harus diterapkan secara nasional," harap dia.

Load More