Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan nonDTKS.
Hal itu disampaikan lantaran Jokowi menginginkan agar penyaluran bansos baik itu bansos tunai dan BLT Desa segera diterima masyarakat.
"Ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu, saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul segera bisa mendapatkan," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Desa secara virtual, Selasa (19/5/2020).
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar penyaluran bansos melibatkan RT, RW dan aparat desa. Sebab Jokowi ingin mekanismenya penyaluran bansos terbuka dan transparan. Sehingga kata Jokowi masyarakat segera menerima bansos tunai dan BLT Desa.
"Saya kira dilibatkan RT RW desa dibuat mekanisme yang lebih terbuka lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT desa yang namanya bantuan sosial tunai tunai. Saya kira ini ditunggu masyarakat," ucap dia.
Kepala Negara mengakui prosedur yang berbelit-belit menjadi salah satu kendala penyaluran bantuan tak langsung diterima masyarakat.
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," kata Jokowi.
Menurutnya yang terpenting saat ini adalah masyarakat cepat menerima bansos dari pemerintah.
"Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," katanya.
Baca Juga: Selama PSBB Corona Sudah 11 Kali Beraksi, Pelaku Begal Ditembak Mati Polisi
Berita Terkait
-
Jelang Lebaran Pasar Tradisional Mulai Ramai, Jokowi Ingatkan Ini ke Warga
-
Presiden Trump Sebut Upaya WHO Tangani Covid-19 'Sangat Buruk'
-
Awasi Bansos Corona, Jokowi Minta KPK, BPK dan Kejaksaan Turun Tangan
-
Ratusan Kasus di Korea Selatan Ternyata Berasal dari Kelas Olahraga Tari!
-
Selasa Ini, 1.177 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Cas Mobil Listrik Berujung Maut, 5 Nyawa Melayang dalam Kebakaran di Teluk Gong
-
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf
-
Menko PMK Pratikno: Dana LPDP Harus Perkuat Riset dan Ekosistem Pendidikan Nasional
-
OTT KPK di Bekasi, Bupati Ade Kuswara dan Ayahnya Disebut Ikut Diamankan