Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan nonDTKS.
Hal itu disampaikan lantaran Jokowi menginginkan agar penyaluran bansos baik itu bansos tunai dan BLT Desa segera diterima masyarakat.
"Ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu, saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul segera bisa mendapatkan," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Desa secara virtual, Selasa (19/5/2020).
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar penyaluran bansos melibatkan RT, RW dan aparat desa. Sebab Jokowi ingin mekanismenya penyaluran bansos terbuka dan transparan. Sehingga kata Jokowi masyarakat segera menerima bansos tunai dan BLT Desa.
"Saya kira dilibatkan RT RW desa dibuat mekanisme yang lebih terbuka lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT desa yang namanya bantuan sosial tunai tunai. Saya kira ini ditunggu masyarakat," ucap dia.
Kepala Negara mengakui prosedur yang berbelit-belit menjadi salah satu kendala penyaluran bantuan tak langsung diterima masyarakat.
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," kata Jokowi.
Menurutnya yang terpenting saat ini adalah masyarakat cepat menerima bansos dari pemerintah.
"Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," katanya.
Baca Juga: Selama PSBB Corona Sudah 11 Kali Beraksi, Pelaku Begal Ditembak Mati Polisi
Berita Terkait
-
Jelang Lebaran Pasar Tradisional Mulai Ramai, Jokowi Ingatkan Ini ke Warga
-
Presiden Trump Sebut Upaya WHO Tangani Covid-19 'Sangat Buruk'
-
Awasi Bansos Corona, Jokowi Minta KPK, BPK dan Kejaksaan Turun Tangan
-
Ratusan Kasus di Korea Selatan Ternyata Berasal dari Kelas Olahraga Tari!
-
Selasa Ini, 1.177 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak
-
MBG Disetop Saat Libur Sekolah, BGN Disomasi: Ibu Hamil dan Balita Tetap Butuh Nutrisi!
-
Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal saat Ikut Latihan Militer
-
Sering Mangkir, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Model Fitri Assidikki
-
Klaim MBG Bukan Proyek! KemenHAM: Ini Instrumen Negara Penuhi Hak Dasar Siswa
-
Gagal Jadi JC, Sony Sonjaya Ternyata Belum Akui Perbuatan di Kasus Korupsi MBG
-
Satu Tahun Dicuekin, Fariz RM Akhirnya 'Gas Pol' Seret Pelanggar Hak Cipta Lagunya ke Polisi