Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan nonDTKS.
Hal itu disampaikan lantaran Jokowi menginginkan agar penyaluran bansos baik itu bansos tunai dan BLT Desa segera diterima masyarakat.
"Ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu, saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul segera bisa mendapatkan," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Desa secara virtual, Selasa (19/5/2020).
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar penyaluran bansos melibatkan RT, RW dan aparat desa. Sebab Jokowi ingin mekanismenya penyaluran bansos terbuka dan transparan. Sehingga kata Jokowi masyarakat segera menerima bansos tunai dan BLT Desa.
"Saya kira dilibatkan RT RW desa dibuat mekanisme yang lebih terbuka lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT desa yang namanya bantuan sosial tunai tunai. Saya kira ini ditunggu masyarakat," ucap dia.
Kepala Negara mengakui prosedur yang berbelit-belit menjadi salah satu kendala penyaluran bantuan tak langsung diterima masyarakat.
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," kata Jokowi.
Menurutnya yang terpenting saat ini adalah masyarakat cepat menerima bansos dari pemerintah.
"Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," katanya.
Baca Juga: Selama PSBB Corona Sudah 11 Kali Beraksi, Pelaku Begal Ditembak Mati Polisi
Berita Terkait
-
Jelang Lebaran Pasar Tradisional Mulai Ramai, Jokowi Ingatkan Ini ke Warga
-
Presiden Trump Sebut Upaya WHO Tangani Covid-19 'Sangat Buruk'
-
Awasi Bansos Corona, Jokowi Minta KPK, BPK dan Kejaksaan Turun Tangan
-
Ratusan Kasus di Korea Selatan Ternyata Berasal dari Kelas Olahraga Tari!
-
Selasa Ini, 1.177 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
PERADI Profesional Dikukuhkan, Bawa Standar Baru Profesi Advokat
-
Tinggal di Kawasan Industri, Warga Pasirranji Justru Sulit Dapat Air Layak Konsumsi
-
Megawati Terima Utusan Presiden Korsel, Bahas Perdamaian Semenanjung Korea?
-
Mantan Ketua KPPU Soroti Denda Rp 755 Miliar untuk Pinjol, Sebut Ada Kekeliruan Fundamental
-
Suasana Hangat Warnai Kunjungan Rajiv ke SLB Lembang, Bantuan PIP hingga Kursi Roda Disalurkan
-
Modus Pijat dan Doktrin Patuh Guru, Cara Keji Kiai Ashari Berkali-kali Cabuli Santriwati
-
Peringati Usia ke-80, Persit Kartika Chandra Kirana Mantapkan Pengabdian Dalam Berkarya
-
Indonesia Darurat Kekerasan Anak? MPR Soroti Celah Sistem Perlindungan Anak
-
Polisi Bongkar Gudang Penadah HP Curian di Bekasi, 225 iPhone dan Android Disita
-
Yuk Liburan ke Surabaya! Jelajahi Panggung Budaya Terbesar Tahun Ini di Perayaan HJKS ke-733