Suara.com - Biaya commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E Jakarta belakangan ini diminta untuk ditarik. Namun untuk melakukannya, harus ada persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Director of Communication and Sustainability Formula E Jakarta Felicia Idama mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai penarikan commitment fee Formula E. Ia menyatakan, pihaknya hanya menjalankan yang dilakukan Anies dan jajarannya.
"Sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut dan itu wewenangnya bukan di OC (Organizing Committee) sebagai penyelenggara," ujar Felicia saat dihubungi, Rabu (20/5/2020).
Felicia mengatakan, pihaknya selaku penyelenggaran tak memiliki andil dalam pembahasan tersebut. Jika memang ada perubahan dalam pelaksanaan ajang balap mobil listrik ini, pihaknya akan mengikutinya.
"Kita menunggu petunjuk dan arahan saja untuk penyelenggaraannya," jelasnya.
Selain itu, ia tak tahu apakah commitment fee yang sudah disetorkan bisa ditarik lagi. Pasalnya penyebab penundaan Formula E, yakni penularan Virus Corona atau Covid-19 atau pandemi serupa tak pernah dirasakan sebelumnya.
"Kita belum tahu hal tersebut memungkinkan atau tidak. Karena kontrak kita kan lima tahun. Baiknya kita tunggu hasil dari pembahasan Kadispora," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai NasDem DKI Jakarta meminta uang commitment fee penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E dikembalikan. Pasalnya, saat ini DKI tengah membutuhkan dana banyak untuk penanganan penularan Virus Corona.
Diketahui, Pemprov DKI telah menyetorkan commitment fee kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA). Untuk penyelenggaraan tahun 2020, uang yang diberikan sebanyak 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp 345,9 miliar dari yang dianggarkan Rp 360 miliar.
Baca Juga: Rakyat Sedang Menjerit karena Corona, Nasdem Minta DKI Tarik Uang Formula E
Untuk musim berikutnya, tahun 2021, Pemprov DKI telah menyetorkan uang sebesar 11 juta poundsterling atau Rp 207,69 miliar. Jika dijumlahkan, uang yang telah dibayar sebesar Rp 553 miliar.
Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jupiter mengatakan, dengan kondisi sekarang, Formula E yang sudah dibatalkan perhelatannya sudah tak bisa menjadi prioritas. Karena itu, ia meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menarik kembali commitment fee balapan musim 2020.
"Saya dengan tegas meminta Pemrov DKI Jakarta untuk tarik balik Uang Komitmen Fee Formula E sebesar 360 miliar," ujar Jupiter saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2020).
Berita Terkait
-
Virus Corona Jadi Pandemi, Balapan Formula E Dihentikan Sementara
-
Formula E Ditunda Akibat Corona, Menpora: Itu Urusan Pemprov Bukan Kami
-
Dampak Corona, Formula E di Jakarta Ditunda
-
Resmi Ditunda, Anies Belum Tahu Kapan Formula E Jadi Digelar
-
Formula E Jakarta Ditunda karena Corona, Panitia Klaim Tak Ada Kerugian
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu