Suara.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro memiliki banyak kesamaan dari segi politik. Namun salah satu kemiripan mereka nampak menonjol di tengah pandemi Covid-19: keduanya meremehkan bahaya yang dibawa oleh virus corona.
Di kedua negara, beberapa kelompok masyarakat menyerukan protes anti lockdown, yang didukung oleh kedua presiden.
"Pandemi ini telah dipolitisasi di Amerika Serikat," kata Costas Panagopoulos, peneliti politik dari Universitas Harvard. "Banyak orang, terutama Presiden Trump, seperti mengatakan bahwa dampak politik virus corona lebih penting ketimbang dampak kesehatan.
Di masa di mana Amerika Serikat sangat terpolarisasi secara politik, konsekuensinya sekarang adalah rakyat akan bereaksi terhadap pandemi tergantung pandangan politiknya."
Sementara itu di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson telah menerapkan lockdown, tapi dirinya dan partai yang dipimpinnya, Partai Konservatif, telah dikritik karena meremehkan penyebaran virus corona.
Pada 10 Mei, Boris mengumumkan tahap awal pelonggaran lockdown di Inggris, namun survei menunjukkan langkah itu lebih disambut baik oleh pemilih Partai Konservatif.
'Perpecahan'
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mewanti-wanti bahwa perpecahan politik telah menghambat upaya-upaya dalam memerangi virus corona.
"Perpecahan antara warga dan perpecahan antara partai politik memperburuk pandemi," kata Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 20 April.
Baca Juga: Diduga Aniaya Istri Kedua, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dipolisikan
"Jangan memanfaatkan virus ini untuk melawan satu sama lain atau untuk mendapatkan pemilih. Ini berbahaya. Seperti bermain dengan api."
Amerika Serikat sekarang adalah negara dengan jumlah kasus positif virus corona dan kematian tertinggi di dunia.
Pemerintah AS belum menerapkan lockdown berskala nasional dan lebih memilih memberikan kewajiban tersebut ke setiap negara bagian atau kota.
Donald Trump menentang kebijakan lockdown dan mendukung protes yang bermunculan di wilayah-wilayah yang menerapkan karantina.
Di Twitter, ia menyerukan "pembebasan" negara-negara bagian Minnesota, Michigan, dan Virginia.
Namun pandangan dan sikap atas virus ini terbagi dua antara pendukung Partai Republik, partai Trump dan Partai Demokrat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan