Suara.com - Para pemimpin negara bagian dan teritori Australia pada Kamis (21/5/2020) berselisih soal dibukanya kembali perbatasan dalam negeri dalam rangka pelonggaran pembatasan wilayah terkait virus corona.
Pembukaan perbatasan akan menjadi langkah besar untuk meremajakan industri pariwisata domestik negara itu senilai 80 miliar dolar Australia (sekitar Rp773 triliun).
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan ia ingin sebagian besar pembatasan sosial dihapus pada Juli di bawah rencana tiga langkah.
Keinginannya itu didasarkan pada kenyataan bahwa negaranya terus melaporkan jumlah rendah harian infeksi baru COVID-19.
Namun, pelaksanaan rencana pemerintah federal tetap tergantung pada keputusan para pemimpin negara bagian dan teritori individual, yang berasal dari partai-partai politik yang berseberangan dan tidak sepakat tentang seberapa aman keadaan saat ini untuk melonggarkan karantina wilayah di seluruh negeri.
New South Wales, negara bagian terpadat di negara itu, telah menyerukan agar semua perbatasan dibuka sebagai langkah penting untuk memberikan dorongan ekonomi bagi warganya.
Bank Sentral Australia awal pekan ini mengatakan pihaknya meyakini bahwa negara itu menghadapi penyusutan ekonomi yang "belum pernah terjadi sebelumnya" akibat pandemi, meskipun stimulus fiskal dan moneter besar-besaran akan membantu meredam pukulan itu.
"Agar Australia benar-benar bergerak maju sebagai bangsa selama masa ekonomi yang sangat sulit ini dan masa keadaan kesehatan yang juga sulit, perbatasan memang perlu dibuka," kata Perdana Menteri NSW Gladys Berejiklian kepada stasiun televisi Australian Broadcasting Corp.
Menurut data resmi pemerintah tahun lalu, sekitar 120 juta wisatawan domestik menghabiskan 80,7 miliar dolar Australia (sekitar Rp779 triliun).
Baca Juga: Indomart Potong THR, Karyawan Buat Petisi
Angka itu menyumbang hampir setengah dari jumlah pengeluaran di sektor pariwisata, termasuk oleh wisatawan internasional, yang totalnya mencapai 152,4 miliar dolar Australia (sekitar Rp1.470 triliun).
Wakil Kepala Badan Medis Paul Kelly mengatakan pada Rabu (20/3/2020) bahwa tidak ada alasan medis untuk menjaga perbatasan tetap tertutup.
Namun, banyak negara bagian yang lebih kecil, yang selama ini melaporkan jumlah infeksi yang sangat rendah dan sedikit atau tidak ada kematian, tetap tidak setuju dengan pembukaan perbatasan.
"Aneh, New South Wales mengatakan jangan naik angkutan umum di Sydney ... tapi mereka mengatakan 'mengapa warga New South Wales tidak boleh terbang ke Western Australia'," kata Perdana Menteri Negara Bagian Western Australia Mark McGowan.
Kepala Badan Medis Negara Bagian Queensland Jeannette Youn mendukung seruan untuk menutup perbatasan. Ia mengatakan "satu kasus dapat menyebabkan kemunduran besar pada rencana kami untuk membuka kegiatan masyarakat kami."
Australia sejauh ini mencatat lebih dari 7.000 infeksi COVID-19, termasuk 100 kematian. Angka itu jauh di bawah jumlah yang dilaporkan di negara-negara maju lainnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pandemi Senyap 2026: Mengapa Anak Indonesia Kembali Diserang Campak?
-
Bantai Australia 4-0, Vietnam Raih Tempat Ketiga Piala AFF Futsal 2026
-
Isu Pindah Tuan Rumah Menguat, AFC Tegaskan Piala Asia 2027 Tetap di Arab Saudi
-
Dunia Desak Israel Segera Berhenti Serang Lebanon
-
Intip Pesona 5 Pantai Eksotis di Australia Barat, Ada Spa Alami di Tengah Karang
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!