Sedang Digaungkan Pemerintah, 5 Politikus Ini Ramai-Ramai Kritik New Normal

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menyosiasialisasikan protokol tatanan normal baru atau New Normal secara masif kepada masyarakat.

Prof Wiku Adisasmita, selaku Ketua Tim Pakar gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjelaskan arti New Normal.

New Normal artinya adalah bentuk adaptasi tetap beraktivitas dengan mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan.

Sayangnya, jargon yang tengah digaungkan oleh Pemerintah Indonesia ini ternyata tak sepenuhnya mendapat sambutan hangat. 

Sejumlah politisi ramai-ramai mengkritik wacana penerapan New Normal ini. Berikut adalah beberapa kritikan para politisi yang telah dirangkum Suara.com.

1. Amien Rais

Kritik tajam tentang New Normal disampaikan oleh Mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Menurut Amien Rais, Indonesia dan negara lainnya telah keliru memaknai istilah New Normal.

Ia menerangkan bahwa istilah new normal bermakna melanjutkan hidup secara normal selamanya. Tapi pemerintah dinilai belum siap menggunakan skenario new normal tersebut.

"Dikatakan sesungguhnya itu bukan new normal, tapi itu we have to straight normal forever dan kita lanjutkan yang normal itu selamanya, karena apa yang normal itu biasanya ada standarnya, ada norma-norma, ada pola-pola yang reguler, dan tentu ada poin rujukan referensi, ini tak ada sama sekali," kata Amien Rais melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @amienraisofficial, Senin (25/5/2020).

Baca Juga: Jokowi Soroti Daerah dengan Kurva Covid-19 Tinggi, Salah Satunya Jatim

Secara gamblang, politikus senior itupun mengajak publik untuk tidak memakai istilah new normal.

"Saudara-saudara, jangan dipakai lagi ini (istilah new normal). Ini bisa mengelabui kita sendiri, dikarenakan apapun dianggap normal," ungkap Amien Rais.

Meski begitu, Amien Rais mengaku memahami Indonesia menggunakan istilah New Normal setelah pandemi Covid-19 menurun.

2. Fadli Zon

Kritikan soal New Normal yang diungkap Fadli Zon ditujukan langgsung kepada Presiden Joko Widodo.

Fadli menyoroti sikap Presiden Jokowi yang mengunjungi Ma Summarecon Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (26/5/2020) dalam rangka kesiapan penerapan prosedur standar new normal di sarana perniagaan.

Dari aktivitas Presiden inilah Fadli menuliskan apresiasi sekaligus sindiran kepada Jokowi.

"Luar biasa kepedulian Pak @jokowi pada mal, bisa dikatakan 'Duta Mal Indonesia'," cuit Fadli melalui akun Twitter-nya @fadlizon.

Melihat kepedulian Jokowi terhadap kondisi mal justru membuat Fadli bertanya akan perhatian Jokowi kepada sektor perekonomian lainnya.

"Apa kabar pasar tradisional dan pasar rakyat?," tanya Fadli.

Selain itu, Fadli Zon juga meyoroti kebijakan yang tidak konsisten dalam penanganan covid-19 yang bisa menjadi bencana baru bagi rakyat Indonesia.

"Kebijakan mencla-mencle dan penanganan covid-19 penuh inkonsistensi, bisa menjadi 'new disaster' (bencana baru ) bukan 'new normal'. Tak hanya soal kasus penyebarannya, tapi kepercayaan dunia terhadap kita makin pudar. Bisa jadi kita tak bisa masuk ke banyak negara. Mudah-mudahan prediksi saya salah," tulis Fadli pada Selasa (26/5/2020).

3. Roy Suryo

Mantn Politikus Partai Demokrat ini tak ketinggalan melayangkan kritik terkait New Normal kepada Presiden Jokowi.

Kritik ini ia sampaikan melalui Twitter-nya @KRMTRoySuryo2 pada Selasa (26/5/2020).

Ia menyayangkan sikap Presiden yang lebih dahulu meninjau lokasi Mal untuk penerapan New Normal dibanding meresmikan pembukaan tempat ibadah.

"Tweeps, ini Saran Konstruktif ke Pak @jokowi. Lebih elok bila benar2 akan menerapkan Hidup #NewNormal maka Presiden meresmikan dulu Pembukaan Tempat2 Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, Pura dsb) dibanding malah mendahulukan mal-mal.@KemensetnegRI @setkabgoid, @KSPgoid, @BNPB_Indonesia," tulis Roy seperti yang dikutip Suara.com (27/5/2020).

4. Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan jika istilah New Normal yang disampaikan Presiden Jokowi ini bisa menjadi bencana besar jika dikendalikan secara tidak tepat.

"Salah bila kita gembar gembor New Normal disaat penyebaran yang masih tinggi & vaksin yg blm ditemukan. Bunuh diri massal namanya. #BencanaBesar," tulis Mardani melalui Twitter-nya pada Rabu (27/5/2020).

Menurutnya, New Normal hanya bisa dilakukan bila kita bisa berhasil menurunkan penyebaran virus, seperti yang sudah dilakukan di seluruh dunia.

Ia juga menyinggung soal kebijakan pemerintah yang terus mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesihatan.

"Selalu mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesehatan, bisa terjadi bunuh diri masal di negeri kita. Dengarkan ilmuan maupun scientist dalam membuat kebijakan," imbuh Mardani.

Lebih lanjut, Mardani juga mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait kelengkapan akses pelayanan kesehatan untuk menghadapi New Normal.

Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintah berhenti mengeluarkan peraturan yang tidak konsisten.

"Kedepan, jangan ada lagi peraturan tidak konsisten yang pemerintah tunjukkan. Tidak disiplinnya masyarakat merupakan cermin dari hal tersebut. Orang dilarang ke mall tapi mall dibuka, orang dilarang mudik tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka dll," kritik Mardani.

5. Jansen Sitindaon

Politisi Partai Demokrat ini melontarkan kritik yang cukup menohok tentang penerapan New Normal. Ia mengaitkannya dengan data kurva kasus virus corona di Indonesia yang tak kunjung menurun.

" Jika melihat data: kurva Corona Indonesia sama sekali belum turun dan melandai. Padahal inilah dasar paling diterima akal #NewNormal layak dilakukan. Malah "relaksasi" kemarin membuat angkanya naik cetak rekor. Padahal sdh pakai protokol. Apalagi ada gelombang kedua penularan," tulis Jansen Sitindaon pada Senin (25/5/2020).

Menurutnya, data dari tim medis dan ahli epidemiologis harusnya dijadikan dasar penerapan New Normal.

"Jika jumlah kasus positif saja belum turun ya jangan dulu. Termasuk daerah dikatakan zona hijau atau merah dibuktikan dgn tes massif. Agar cerminkan keadaan sebenarnya," imbuh Jansen.

Lebih lanjut, Jansen mengungkapkan jika pelonggaran PSBB, relaksasi, dan New Normal ini bukan ranah politisi untuk memutuskan, melainkan ranah para ahli kesehatan dan epidemiologi.