Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo tak menampik adanya potensi ketegangan antara warga dengan aparat TNI-Polri yang bertugas mendisplinkan masyarakat di titik-titik keramaian.
"Potensi terjadinya ketegangan antara petugas keamanan terutama TNI-Polri dengan masyarakat mungkin ya, dengan tanda petik 'ngeyel'," ujar melalui video conference, Rabu (27/5/2020).
Kepala BNPB itu menuturkan, untuk mencegah adanya potensi ketegangan yang timbul, TNI-Polri akan menggunakan pendekatan persuasif dan komunikatif kepada warga yang masih belum mematuhi aturan protokol kesehatan. Karena itu, ia berharap masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam menaati protokol kesehatan.
"Memang potensi-potensi ini kemungkinan besar akan timbul tetapi tadi panglima TNI mengatakan lebih menekankan kepada pendekatan persuasif, pendekatan komunikatif, termasuk juga dari aparat kepolisian dan juga lebih kita mengharapkan masyarakat itu memiliki disliplin pribadi yang lebih tinggi," ucap dia.
Lebih lanjut, Doni mengatakan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menaati protokol. Sebab kata dia, risiko penularan terjadi jika masyarakat melanggar rambu-rambu protokol kesehatan.
"Di sini pentingnya kita semua sadar bahwa risiko yang terjadi akan sangat tinggi manakala kita menabrak atau melanggar rambu-rambu protokol kesehatan," tutur Doni.
Namun, jika masyarakat masih "ngeyel" aparat TNI-Polri akan menyerahkan kepada petugas keamanan di tempat-tempat yang diawasi.
"Kemudian, ketika masyarakat yang tadi, katakan 'ngeyel' atau tidak mau, maka aparat keamanan akan menyerahkan kepada security. Security apakah itu di tempat di pasar atau di tempat-tempat tertentu," kata Doni.
Ia meyakini, ketegangan tidak akan terjadi jika semua pihak sabar dan menahan diri.
Baca Juga: Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
"Saya sangat yakin optimis bahwa ketegangan mudah-mudahan tidak terjadi dan seluruhnya bisa sabar bisa menahan diri. Jangan gara-gara persoalan sepele lantas menimbulkan ketegangan. Mari kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang menghargai aturan dan masyarakat seluruhnya bersatu-padu dalam mengatasi covid-19," katanya
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengerahan aparat TNI Polri di titik -titik keramaian bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar disiplin menuju ke tatanan baru yakni new normal. Sehingga kata Jokowi angka reproduksi (R0) penyebaran Covid-19 bisa turun di bawah 1.
"Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru dan kita ingin muncul kesadaran yang kuat, kedisiplinan yang kuat sehingga R0 bisa kita terus tekan, di bawah 1," ujar Jokowi saat meninjau kesiapan penerapan standar new normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).
Berita Terkait
-
Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
-
Ketua Gugus Tugas Sebut Jumlah Bed di RS Rujukan DKI Berkurang 50 Persen
-
Ketua Gugus Tugas Sebut Insentif untuk Tenaga Kesehatan Mulai Disalurkan
-
Jelang New Normal, 340 Ribu Personel TNI-Polri Bakal Jaga Tempat Keramaian
-
Gugus Tugas Berharap Kegiatan Ekonomi Bisa Seiring Pemutusan Rantai Corona
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga
-
KPK: Bukan Hanya Khalid Basalamah, Sejumlah PIHK Juga Kembalikan Uang Kasus Haji