Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri. Hal ini diperlukan dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes Kartini Rustandi menjelaskan di dalam Kepmenkes ini ada beberapa hal yang wajib dilakukan perusahaan saat masuk ke fase new normal atau selama pandemi corona belum berakhir.
"Pemberi kerja dan pengelola tempat kerja juga harus memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, misalnya dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi, penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, penataan jarak antar pekerja, dan lain-lain," kata Kartini dari Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Dalam Kepmenkes itu diatur saat kembali bekerja pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) perusahaan wajib selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala.
"Menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya," tulis Kepmenkes itu.
Selain kondisi kantor, perusahaan juga harus rutin mengawasi kondisi kesehatan karyawannya selama bekerja di kantor, seperti pengecekan suhu tubuh, pengaturan shift agar tak penuh orang di kantor, hingga rutin kegiatan olahraga demi menjaga imunitas.
“Apakah dia melihat ada yang demam atau flu atau adakah yang sering enggak masuk. Mereka juga harus melakukan laporan atau berkoordinasi ketika pekerjanya sakit, atau tempat kerja itu ada tamu yang sakit. Itu perlu dikoordinasikan,” ucap Kartini.
Selain itu pekerja juga harus memastikan kesehatan diri dan keluarganya. Karena itu, pekerja diminta untuk pastikan berangkat kerja dalam kondisi sehat dan segera mandi dan mengganti baju setelah pulang kerja sebelum melakukan kontak dengan keluarga.
Untuk mensukseskan protokol kesehatan ini, Kartini menyebut perusahaan dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
Baca Juga: Soal New Normal, Arie Kriting : Istilah Boleh Berganti, Corona Tak Mau Tahu
Lebih lanjut, perusahaan dapat mengakses dan mempelajari detail aturan tersebut di link berikut: https://covid19.go.id/p/protokol/panduan-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-tempat-kerja-perkantoran-dan-industri-dalam-mendukung-keberlangsungan-usaha-pada-situasi-pandemi.
Berita Terkait
-
Terapkan New Normal, Masjid Al-Barkah Bekasi Laksanakan Shalat Jumat
-
Tunggu Perintah Anies, Rumah Ibadah Akan Dibuka Saat New Normal
-
Soal New Normal, Arie Kriting : Istilah Boleh Berganti, Corona Tak Mau Tahu
-
Jelang New Normal, Bappenas Buat Protokol Covid Agar Warga Bisa Aman
-
Pemerintah Canangkan New Normal, Polres Sleman Lakukan Ini ke Masyarakat
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Mekanisme Khusus MBG Saat Libur Nataru: Datang ke Sekolah atau Tak Dapat
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya Siagakan 5.044 Personel Gabungan!
-
Walhi Sumut Bongkar Jejak Korporasi di Balik Banjir Tapanuli: Bukan Sekadar Bencana Alam
-
Jelang Nataru, Kapolda Pastikan Pasukan Pengamanan Siaga Total di Stasiun Gambir
-
Tok! Palu MA Kukuhkan Vonis 14 Tahun Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat Gagal Total
-
Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun, Begini Desainnya
-
Tragedi Tol Krapyak: Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Disopiri Sopir Cadangan
-
Menko Yusril Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Terbitkan PP Atur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
-
Kena OTT KPK, Kajari HSU Dicopot Jaksa Agung, Satu Anak Buahnya Kini Jadi Buronan
-
Pramono Anung Siapkan Insentif untuk Buruh di Tengah Pembahasan UMP 2026