Suara.com - Pemerintah menerjukan pasukan TNI-Polri untuk mengawasi kedisiplinan masyarakat di tengah penerapan hidup tatanan baru atau New Normal. Menanggapi itu, pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pemerintah menggunakan cara intimidasi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
Fahmi mengira, pada awalnya kehadiran TNI-Polri dalam penerapan New Normal hanya sebagai unsur menakut-nakuti masyarakat agar bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Saya menyebutnya bisnis rasa takut dengan tentara sebagai agen atau perangkat 'momok'," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com, Jumat (29/5/2020).
Fahmi menganggap, keterlibatan anggota TNI-Polri dalam penerapan New Normal tersebut lebih terlihat sebagai bentuk intimidasi. Hal tersebut justru menunjukkan kurangnya itikad membangun kepatuhan melalui komunikasi berbasis komunitas yang lebih persuasif dan bahkan kecenderungan pemerintah untuk makin berjarak dengan warganya.
Ia juga menilai, jika ketakutan seseorang pasti ada batasnya. Sehingga menurutnya keefektifan pelibatan TNI-Polri akan berkelanjutan apabila benar-benar dilakukan secara represif.
Lebih lanjut, Fahmi menambahkan terkait alas hukum yang digunakan anggota TNI-Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif jika memang dibutuhkan untuk membangun kepatuhan.
"Masalahnya, alas hukum apa yang digunakan tentara untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Saya kira tak ada alas hukum yang masuk akal bagi tindakan represif untuk membangun kepatuhan itu," ujarnya.
"Harus diingat, masyarakat kita bahkan belum terbebas dari trauma masa lalu dengan rezim Orde Baru yang kekuasaannya dibangun di atas ketakutan."
Untuk diketahui, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut adanya pasukan TNI-Polri yang diterjunkan di titik keramaian bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan menuju ke tatanan baru (New Normal).
Baca Juga: Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
"Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan," ujar Doni dalam video conference, Rabu (27/5/2020).
Doni mengatakan, aparat TNI-Polri yang diterjunkan di titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nantinya aparat TNI/Polri akan melakukan pendekatan secara komunikatif dalam mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi.
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Penerapan New Normal di Indonesia Mentah
-
Jika Warga Masih Ngeyel Langgar Protokol, Ini yang dilakukan TNI-Polri
-
Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
-
Jelang New Normal, 340 Ribu Personel TNI-Polri Bakal Jaga Tempat Keramaian
-
340 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan Awasi Pelaksanaan New Normal
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Penyebab Cloudflare Down, Sebabkan Jutaan Website dan AI Lumpuh
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
Terkini
-
Polri Jujur Akui Kalah Cepat dari Damkar, Wakapolri Janji Respons Aduan di Bawah 10 Menit!
-
Eva Sundari Kritik Kinerja DPR dan Komitmen Pemerintah Terhadap RUU PPRT
-
Warga Rancaekek Tak Perlu Pergi Jauh Urus Administrasi JKN, Kini Sudah Ada BPJS Keliling
-
Instruksi Mendagri Tito Kepada Kepala Daerah: Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi
-
Surabaya Luncurkan SHSS di Akhir Tahun 2025, Diskon Besar-Besaran Semua Sektor Wisata Hingga Kuliner
-
Bima Arya Ultimatum Kepala Daerah: Tak Ada Lagi Cerita Buruk, Integritas Harus Nomor Satu!
-
Indibiz Ajak UKM Ikut Program Pahlawan Digital Masa Kini
-
Menhut Raja Juli Antoni Tegaskan Peran Penting Polisi di Kemenhut
-
Finnet Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Integritas untuk Pembayaran Digital yang Aman
-
Bansos BLTS Rp900 Ribu Cair Jumat, Ini Syarat dan 3 Cara Ambil Bantuan di Kantor Pos