Suara.com - Pemerintah menerjukan pasukan TNI-Polri untuk mengawasi kedisiplinan masyarakat di tengah penerapan hidup tatanan baru atau New Normal. Menanggapi itu, pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pemerintah menggunakan cara intimidasi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
Fahmi mengira, pada awalnya kehadiran TNI-Polri dalam penerapan New Normal hanya sebagai unsur menakut-nakuti masyarakat agar bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Saya menyebutnya bisnis rasa takut dengan tentara sebagai agen atau perangkat 'momok'," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com, Jumat (29/5/2020).
Fahmi menganggap, keterlibatan anggota TNI-Polri dalam penerapan New Normal tersebut lebih terlihat sebagai bentuk intimidasi. Hal tersebut justru menunjukkan kurangnya itikad membangun kepatuhan melalui komunikasi berbasis komunitas yang lebih persuasif dan bahkan kecenderungan pemerintah untuk makin berjarak dengan warganya.
Ia juga menilai, jika ketakutan seseorang pasti ada batasnya. Sehingga menurutnya keefektifan pelibatan TNI-Polri akan berkelanjutan apabila benar-benar dilakukan secara represif.
Lebih lanjut, Fahmi menambahkan terkait alas hukum yang digunakan anggota TNI-Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif jika memang dibutuhkan untuk membangun kepatuhan.
"Masalahnya, alas hukum apa yang digunakan tentara untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Saya kira tak ada alas hukum yang masuk akal bagi tindakan represif untuk membangun kepatuhan itu," ujarnya.
"Harus diingat, masyarakat kita bahkan belum terbebas dari trauma masa lalu dengan rezim Orde Baru yang kekuasaannya dibangun di atas ketakutan."
Untuk diketahui, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut adanya pasukan TNI-Polri yang diterjunkan di titik keramaian bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan menuju ke tatanan baru (New Normal).
Baca Juga: Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
"Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan," ujar Doni dalam video conference, Rabu (27/5/2020).
Doni mengatakan, aparat TNI-Polri yang diterjunkan di titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nantinya aparat TNI/Polri akan melakukan pendekatan secara komunikatif dalam mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi.
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Penerapan New Normal di Indonesia Mentah
-
Jika Warga Masih Ngeyel Langgar Protokol, Ini yang dilakukan TNI-Polri
-
Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
-
Jelang New Normal, 340 Ribu Personel TNI-Polri Bakal Jaga Tempat Keramaian
-
340 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan Awasi Pelaksanaan New Normal
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap
-
Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat