Suara.com - Pemerintah menerjukan pasukan TNI-Polri untuk mengawasi kedisiplinan masyarakat di tengah penerapan hidup tatanan baru atau New Normal. Menanggapi itu, pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pemerintah menggunakan cara intimidasi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
Fahmi mengira, pada awalnya kehadiran TNI-Polri dalam penerapan New Normal hanya sebagai unsur menakut-nakuti masyarakat agar bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Saya menyebutnya bisnis rasa takut dengan tentara sebagai agen atau perangkat 'momok'," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com, Jumat (29/5/2020).
Fahmi menganggap, keterlibatan anggota TNI-Polri dalam penerapan New Normal tersebut lebih terlihat sebagai bentuk intimidasi. Hal tersebut justru menunjukkan kurangnya itikad membangun kepatuhan melalui komunikasi berbasis komunitas yang lebih persuasif dan bahkan kecenderungan pemerintah untuk makin berjarak dengan warganya.
Ia juga menilai, jika ketakutan seseorang pasti ada batasnya. Sehingga menurutnya keefektifan pelibatan TNI-Polri akan berkelanjutan apabila benar-benar dilakukan secara represif.
Lebih lanjut, Fahmi menambahkan terkait alas hukum yang digunakan anggota TNI-Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif jika memang dibutuhkan untuk membangun kepatuhan.
"Masalahnya, alas hukum apa yang digunakan tentara untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Saya kira tak ada alas hukum yang masuk akal bagi tindakan represif untuk membangun kepatuhan itu," ujarnya.
"Harus diingat, masyarakat kita bahkan belum terbebas dari trauma masa lalu dengan rezim Orde Baru yang kekuasaannya dibangun di atas ketakutan."
Untuk diketahui, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut adanya pasukan TNI-Polri yang diterjunkan di titik keramaian bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan menuju ke tatanan baru (New Normal).
Baca Juga: Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
"Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan," ujar Doni dalam video conference, Rabu (27/5/2020).
Doni mengatakan, aparat TNI-Polri yang diterjunkan di titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nantinya aparat TNI/Polri akan melakukan pendekatan secara komunikatif dalam mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi.
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Penerapan New Normal di Indonesia Mentah
-
Jika Warga Masih Ngeyel Langgar Protokol, Ini yang dilakukan TNI-Polri
-
Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
-
Jelang New Normal, 340 Ribu Personel TNI-Polri Bakal Jaga Tempat Keramaian
-
340 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan Awasi Pelaksanaan New Normal
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
Jangan Lewatkan! HUT ke-80 TNI di Monas Ada Doorprize 200 Motor, Makanan Gratis dan Atraksi Militer
-
Menhan Bocorkan Isi Pertemuan Para Tokoh di Rumah Prabowo, Begini Katanya
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum
-
Ajudan Ungkap Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Setelah Itu Pamit
-
SK Menkum Sahkan Mardiono Ketum, Muncul Seruan Rekonsiliasi: Jangan Ada Tarik-Menarik Kepentingan!
-
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Siang Tadi Lakukan Pertemuan Hampir 2 Jam, Bahas Apa?
-
Catatan Hitam KontraS di HUT TNI: Profesionalisme Tergerus, Pelibatan di Urusan Sipil Kian Meluas!
-
SDA Jamin Jakarta Tak Berpotensi Banjir Rob pada Bulan Ini, Apa Alasannya?
-
Beri Kontribusi Besar, DPRD DKI Usul Tempat Pengolahan Sampah Mandiri di Kawasan Ini