Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Babib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Indonesia belajar dari Korea Selatan dalam menerapkan new normal di masa pandemi. Sebab, penerapan new normal di negeri ginseng itu justru mengakibatkan peningkatan pasien positif Covid-19.
Untuk itu, Aboebakar meminta pemerintah mempertimbangkan dengan matang, sehingga tidak timbul kesan terburu-buru dalam penerapan new normal.
"Jangan terburu-buru menggelar new normal, belajar dari Korsel, baru dua pekan mereka bikin new normal, sekarang sudah naik lagi angka covidnya. Akibatnya sekarang Kosel akan melakukan pembatasan kembali," ujar Aboe Bakar dalam keterangannya, Minggu (31/5/2020).
Ia mempertanyakan juga terkait pembukaan sekolah yang dalam kondisi new normal nantinya. Apakah sekolah memang siap kembali menggelar pendidikan di tengah pandemi atau tidak.
"Apalagi KPAI mencatat ada 831 anak terinfeksi Covid-19, tentu ini akan menjadi ancaman baru. Tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah, apalagi adanya keterbatasan APD sejenis masker, demikian pula keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing," ujar Aboe Bakar.
Untuk diketahui, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk kembali menutup ratusan sekolah yang baru dibuka pada pekan ini karena melonjaknya sebaran kasus virus corona.
Menyadur BBC, ribuan siswa pada Rabu (27/5) lalu kembali ke sekolah setelah negara memutuskan untuk melonggarkan sejumlah pembatasan.
Namun sehari kemudian, Kamis (28/5), jumlah kasus baru infeksi Covid-19 malah mengalami peningkatan yakni sejumlah 79 kasus. Jumlah harian ini merupakan angka tertinggi dalam dua bulan terakhir.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Korea Selatan, sebanyak 251 sekolah di Bucheon kini ditutup kembali, sementara 117 sekolah di Seoul dan 182 sekolah di Gumi mengalami penundaan pembukaan, mengutip Korea Times.
Baca Juga: PSBB Malang Raya Resmi Berakhir, Khofifah: Bersiap Menuju New Normal
Selain sekolah, Korea Selaran juga menutup taman umum dan museum yang tersebar di Seoul dan kota-kota sekitarnya. Warga kembali diminta untuk menghindari pertemuan massal.
Berita Terkait
-
Penerapan New Normal: Lebih Baik Pakai Masker atau Face Shield?
-
Persiapan Hadapi New Normal, Disdikpora Bantul Siapkan Pelatihan untuk Guru
-
Awalnya Santuy, New Normal Ala Swedia Berakhir Gagal Total
-
Rumah Ibadah Akan Dibuka Saat New Normal, Menag Terbitkan Surat Edaran Ini
-
CEK FAKTA: Usia Diatas 50 Tahun Dilarang ke Mal dan Kafe saat New Normal?
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?