Suara.com - Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha, mengatakan bahwa KBRI yang berada di Beijing sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri China terkait kasus pelarungan jenazah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di sekitar perairan Somalia.
Setelah nota diplomatik itu dikirimkan, kabar terbaru yang diperolehnya ialah saat ini otoritas China tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
Judha menuturkan, KBRI yang berada di Beijing mengirimkan nota diplomatik tersebut pada 19 Mei 2020. Nota diplomatik tersebut dikirimkan usai mendengar adanya satu WNI yang menjadi ABK kapal Lu Qing Yuan Yu 623 meninggal dunia dan jasadnya dilarung ke perairan Somalia.
"Kami mendapat informasi bahwa proses penyelidikan saat ini masih dilangsungkan oleh otoritas RRT," tutur Judha saat melakukan konferensi pers secara virtual, Rabu (3/6/2020).
Sebelumnya Kemenlu menjelaskan kronologi kasus anak buah kapal (ABK) Indonesia yang meninggal dunia kemudian dilarung di perairan Somalia.
Kasus ini mengemuka setelah video yang memperlihatkan peristiwa pelarungan jenazah ABK bernama Herdianto tersebut, beredar di media sosial dan kemudian ditelusuri oleh Kemlu bersama kementerian/lembaga terkait.
Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, ABK kapal Lu Qing Yuan Yu 623 itu meninggal dunia pada 16 Januari 2020 dan kemudian jenazahnya dilarung di perairan Somalia pada 23 Januari 2020.
“Pada saat dicoba dibangunkan oleh sesama ABK WNI, almarhum diketahui sudah meninggal dunia. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab kematian,” kata Judha dalam konferensi pers secara daring dari Jakarta, Rabu (20/5/2020).
Herdianto diduga adalah korban perbudakan dan penganiayaan di kapal berbendera China tersebut.
Baca Juga: 818 ABK Kapal Asing Tiba di Indonesia, Langsung Jalani Observasi di 2 Hotel
Dalam unggahan video yang beredar di Facebook, dijelaskan bahwa meskipun sakit dia tetap dipaksa bekerja hingga kakinya lumpuh, sampai akhirnya meninggal dunia.
Berita Terkait
-
3 Tersangka TPPO di Kapal China Janjikan ABK Indonesia Bergaji Layak
-
4 ABK WNI Meninggal di Kapal China, 3 Diantaranya Dilarung ke Laut
-
ABK WNI yang Dilarung ke Laut Ternyata Direkrut Melalui Perusahaan Bodong
-
Kemlu Jelaskan Kronologi Pelarungan Jenazah ABK WNI di Somalia
-
Perbudakan di Kapal China, WNI: Teman Saya Mati Disimpan di Pendingin Ikan
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Terjatuh Saat Terjun Payung di Rangkaian HUT TNI, Praka Marinir Zaenal Mutaqim Meninggal Dunia
-
BNPB Ungkap Kendala Evakuasi Santri Al Khoziny: Satu Beton 'Jebakan' Ancam Runtuhkan Sisa Gedung
-
Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Kini Berstatus Tanpa Negara, Bisa Lolos dari Jerat Hukum?
-
Kronologi Gugurnya Prajurit Elite Marinir Praka Zaenal, Parasut Mengembang Namun Takdir Berkata Lain
-
Tragedi Jelang HUT TNI, Prajurit Intai Amfibi Praka Zaenal Gugur Dalam Insiden Terjun Payung
-
Prabowo Perbarui Aturan Seleksi Pemimpin TNI, Utamakan Kompetensi Ketimbang Senioritas
-
Update Tragedi Ponpes Al Khoziny: 23 Jasad Ditemukan dalam 24 Jam, Total Korban Tewas Jadi 39 Orang
-
Bangunan Ponpes Al Khoziny Ambruk, Prabowo Minta Cek Semua Infrastruktur Pesantren!
-
HUT ke-80 TNI di Monas, Ketua DPD RI : TNI Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat
-
Luhut dan Bahlil Apresiasi Pertemuan PrabowoJokowi, Tanda Kedewasaan Politik