Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei kepuasan masyarakat pada kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani virus corona.
Hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi turun.
Dalam paparan hasil survei yang disampaikan Burhanuddin dalam acara Kompas TV, Senin (8/6/2020), disebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Pusat hanya 56 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi 66 persen.
Burhanuddin menjelaskan, survei yang dilakukannya berdasarkan pertanyaan umum seputar penanganan covid-19.
"Pertanyaan umum, tapi kita menanyakan variabel lain berkaitan dengan covid-19. Misalnya yang kita tanyakan dan itu terlihat betul responsnya sangat negatif adalah bansos," kata Burhanuddin.
Burhanuddin juga mengatakan tentang jawaban masyrakat soal penyaluran bansos.
"Lebih banyak yang mengatakan salah sasaran ketimbang yang tepat sasaran," ungkap Burhanuddin.
Selain itu, dalam survei juga menanyakan kepada responden perihal tenaga kerja asing atau TKA.
"Ada beberapa pernyataan dari menteri yang mengatakan enggak apa-apa tenaga asing masuk di saat pandemi karena SDM kita dianggap kurang berkualitas. Data kami di bulan Mei 60 persen meminta agar TKA dilarang sama sekali di masa wabah sekarang."
Baca Juga: Covid-19: Apakah Pandemi Turut Berkontribusi dalam Perusakan Hutan Tropis?
Burhanuddin mengartikan bahwa ada perbedaan ekspektasi publik dengan sebagian menteri yang itu sepertinya tidak sesuai dengan harapan publik.
Ia kemudian menyinggung pernyataan beberapa menteri di masa-masa awal pandemi corona.
"Termasuk misalnya saat kita bandingkan dengan respons awal saat pandemi, itu banyak statement dari menteri yang menurut saya tidak responsif," kata Burhanuddin.
Ia menyinggung ucapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadia mengenai corona masuk ke Indonesia hingga sikap santai yang ditunjukkan sejumlah pejabat negara.
"Misalnya mengatakan birokrasi di Indonesia terlalu rumit sehingga wabah virus corona tidak akan dapat izin masuk ke Indonesia. Kemudian ada juga pernyataan sebagian menteri yang mengatakan lebih baik kita santai saja terkait dengan virus karena virus ini bisa sembuh sendiri," kata Burhanuddin lagi.
Menurutnya, pernyataan yang meremehkan virus corona ini berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
-
Fadjroel Klaim Kepuasan Publik ke Jokowi Tinggi, Roy Suryo: Jubirnya Ngaco
-
Survei Kemenkes: 83,9 Persen Pelayanan Kesehatan Terdampak Pandemi Covid-19
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Senin, 8 Juni 2020
-
PSBB, Kawasan Wisata Lembang Dikunjungi Turis Lokal: Sudah Jenuh di Rumah
-
Kematian akibat Covid-19 Global Lampaui 400 Ribu Kasus, Begini Rinciannya
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar