Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kalau Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Menurutnya penyelenggaraan Pilkada tidak bisa diundur lagi dengan alasan adanya pandemi virus Corona (Covid-19) yang tidak diketahui kapan akan berakhir.
Mahfud menuturkan jadwal yang sudah ditetapkan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal Mei 2020.
Tanggal 9 Desember itu juga sudah disepakati oleh tiga unsur yakni KPU, DPR RI, dan pemerintah. Menurutnya malah tidak akan jelas apabila penyelenggaraan Pilkada 2020 diundur kembali dengan alasan pandemi Covid-19.
"Kalau menunggu kapan corona selesai juga tidak ada yang tahu kapan corona selesai. Sedangkan pemeritah itu perlu bekerja secara efektif," kata Mahfud melalui rekaman suara yang diterima Suara.com, Kamis (11/6/2020).
Mahfud menjelaskan Pilkada 2020 harus tetap digelar awal Desember itu karena untuk kebutuhan pemerintahan berjalan secara efektif. Kalau misalkan kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas atau Plt, maka pemerintahannya tidak akan bisa mengambil langkah-langkah tertentu yang sangat diperlukan.
Mahfud mengklaim hampir dari seluruh kepala daerah yang berjumlah 270 orang setuju dengan jadwal Pilkada 2020 dilaksanakan pada Desember. Ia mengakui kalau ada suara-suara kecil yang keberatan, namun tidak mengurangi suara dukungan dari kepala daerah yang setuju.
Begitupun dengan masukan dari masyarakat yang dihiasi pro dan kontra. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, sudah menjadi hal yang biasa apabila tujuan baik itu diwarnai dengan suara yang berbeda-beda.
"Itu biasa lah, setiap ada apa-apa pasti ada yang setuju ada yang tidak semuanya berpikiran baik tetapi menuju kebaikan itu jalannya yang berbeda," ujarnya.
Baca Juga: Bon Jovi Sebut Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona Terkesan Dipaksakan
"Nah itu saja sudah cukup kalau semuanya berpikiran baik, menurut saya pada akhirnya tidak akan menimbulkan konflik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih