Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kalau Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Menurutnya penyelenggaraan Pilkada tidak bisa diundur lagi dengan alasan adanya pandemi virus Corona (Covid-19) yang tidak diketahui kapan akan berakhir.
Mahfud menuturkan jadwal yang sudah ditetapkan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal Mei 2020.
Tanggal 9 Desember itu juga sudah disepakati oleh tiga unsur yakni KPU, DPR RI, dan pemerintah. Menurutnya malah tidak akan jelas apabila penyelenggaraan Pilkada 2020 diundur kembali dengan alasan pandemi Covid-19.
"Kalau menunggu kapan corona selesai juga tidak ada yang tahu kapan corona selesai. Sedangkan pemeritah itu perlu bekerja secara efektif," kata Mahfud melalui rekaman suara yang diterima Suara.com, Kamis (11/6/2020).
Mahfud menjelaskan Pilkada 2020 harus tetap digelar awal Desember itu karena untuk kebutuhan pemerintahan berjalan secara efektif. Kalau misalkan kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas atau Plt, maka pemerintahannya tidak akan bisa mengambil langkah-langkah tertentu yang sangat diperlukan.
Mahfud mengklaim hampir dari seluruh kepala daerah yang berjumlah 270 orang setuju dengan jadwal Pilkada 2020 dilaksanakan pada Desember. Ia mengakui kalau ada suara-suara kecil yang keberatan, namun tidak mengurangi suara dukungan dari kepala daerah yang setuju.
Begitupun dengan masukan dari masyarakat yang dihiasi pro dan kontra. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, sudah menjadi hal yang biasa apabila tujuan baik itu diwarnai dengan suara yang berbeda-beda.
"Itu biasa lah, setiap ada apa-apa pasti ada yang setuju ada yang tidak semuanya berpikiran baik tetapi menuju kebaikan itu jalannya yang berbeda," ujarnya.
Baca Juga: Bon Jovi Sebut Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona Terkesan Dipaksakan
"Nah itu saja sudah cukup kalau semuanya berpikiran baik, menurut saya pada akhirnya tidak akan menimbulkan konflik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?