Suara.com - Pemerintah tetap akan melangsungkan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember. Bukan hanya Indonesia, setidaknya terdapat 33 negara lain yang juga melangsungkan pemilihan umum sesuai dengan jadwal.
Keputusan pemerintah menggelar Pilkada serentak 2020 pada akhir tahun nanti sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal Mei 2020. Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang melangsungkan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
"Negara yang melaksanakan Pemilu Tahun 2020 ini itu ada 33 negara sesuai jadwal, nah ada yang telah melaksanakan pemilu 2020 dari Januari sampai Juni 16 negara," kata Staf Ahli Kemendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Didik Suprayitno dalam sebuah webinar virtual, Senin (15/6/2020).
Sementara itu, ada 21 negara yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum, sembilan negara menunda namun belum menentukan jadwalnya dan dua negara dipastikan menunda pemilihan umum sampai 2021.
Didik mengungkapkan alasan pemerintah tetap akan menggelar Pilkada serentak di tengah pandemi ialah karena belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi tersebut akan berakhir. Semisal diundur ke tahun depan, pemerintah pun tidak bisa meyakini pandemi Covid-19 sudah hilang.
"Tidak ada jaminan bahwa 2021 atau 2022 pun Covid-19 ini selesai karena itu tetap dilaksanakan sesuai dengan Perppu Nomor 2 tahun 2020," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Desainer Musa Widyatmojo Bagikan Kiat Industri Fesyen Bertahan Saat Pandemi
-
Duh, Pandemi Covid-19 Pengaruhi Jumlah Lowongan Pekerjaan di Singapura
-
Dana Tangani Corona Rp 677,2 T, Jokowi: Jangan Tunggu Terjadinya Masalah
-
Presiden Jokowi Minta Pelaku Korupsi Anggaran Covid-19 Digigit
-
Badan Keahlian Sekjen DPR Gelar Webinar Ketahanan Pangan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar