Suara.com - Aktivis dan peneliti muda Gustika Fardani mendorong anak muda untuk berani menyuarakan permasalahan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah HAM di Papua.
Gustika mengatakan, selama ini perbincangan tentang HAM di Papua seperti tabu di kalangan anak muda sebab ada stigma yang menganggap membicarakan hal tersebut sebagai bagian dari separatis.
"Sesungguhnya membela HAM itu bukan berarti kita separatis yang mau memecahbelah negara atau anti pemerintah sekalipun. Justru ketika kita menyuarakan soal HAM dan apa yang sebenarnya terjadi Papua, eksploitasi lingkungan, pekerjanya dan rasisme yang sistemik, itu artinya menyuarakan kebenaran," kata Gustika dalam diskusi Amnesty Internasional Indonesia, Rabu (17/6/2020).
Cucu Wakil Presiden pertama RI Mohamammad Hatta itu menyebut yang perlu dilakukan antara Indonesia dan Papua baik pejabat pemerintah maupun rakyatnya adalah saling mendengarkan.
"Saatnya sekarang sebagai WNI kita mulai paham apa yang terjadi di keseluruhan negara kita, apa yang terjadi di papua, dan PR kita sebenarnya mempelajari keresahan ini datang dari mana, akar masalahnya itu apa," ucapnya.
"Saya ingin mendorong teman-teman saya non timur, non Papua, lebih angkat bicara dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, lebih bicara soal HAM, jangan takut lagi kalau dicap separatis," kata Gustika menegaskan.
Dia juga menilai pengiriman pasukan militer ke tanah Papua tidak akan menyelesaikan akar masalah karena sebenarnya orang Papua hanya ingin berbicara dan didengarkan.
Untuk diketahui, belakangan permasalahan HAM di Papua kembali mencuat ke publik setelah maraknya penangkapan aktivis dan mahasiswa yang menyuarakan diskriminasi dan rasisme, mereka kebanyakan ditangkap dan diadili dengan pasal makar.
Berdasarkan data dari Tim Papuans Behind Bars setidaknya ada 57 tahanan politik yang hingga kini tinggal 36 masih di dalam tahanan akibat menyuarakan permasalahan Papua.
Baca Juga: Deretan Diskusi yang Mendapat Teror karena Bertema HAM Papua
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua juga mencatat ada 243 warga Papua; 38 perempuan, 110 anak-anak, dan 95 pria yang tewas diduga akibat operasi militer sejak 2018.
Berita Terkait
-
Bentuk Ideal Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
-
AJI Lampung Kecam Teror dan Peretasan Akun Dua Jurnalis Teknokra Unila
-
Vonis Kasus Boikot Produk Israel Dibatalkan, Prancis Diminta Ganti Rugi
-
Pengamat HAM Unair Sebut Indonesia Hari Ini Kembali ke Era Otoritarianisme
-
Aktivis HAM Sebut Kebebasan Berbicara di Indonesia Kian Memburuk
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
Terkini
-
Cabut Izin 28 Perusahaan Pascabencana, Auriga Nusantara Nilai Pemerintah Cuma Gimmick
-
Bukan Reshuffle Besar-besaran, Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Bakal Ganti Wamenkeu
-
Juda Agung Disebut Kandidat Kuat Wamenkeu, Istana Tegaskan Belum Ada Keputusan
-
Terjaring OTT KPK, Eks Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto Ajukan Praperadilan
-
Bela Istri yang Dijambret, Pengacara Sebut Hogi Minaya Kejar Pelaku untuk Selamatkan Tagihan Snack
-
Isu Reshuffle Memanas: Antara 'Anak Ideologis' dan 'Keponakan', Siapa yang Bertahan di Kabinet?
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Istana Buka Suara soal Kans Budisatrio Djiwandono Gabung Kabinet
-
Isu Reshuffle Memanas, Istana Pastikan Sore Ini Fokus pada Pelantikan Dewan Energi Nasional
-
Dari Bansos Hingga Keuangan Digital, Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil