Suara.com - Pengamat Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga (Unair) Herlambang P Wiratraman menilai kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami kemunduran, bahkan kembali ke era otoritarianisme.
Herlambang mengatakan Indonesia bahkan belum memasuki era pascareformasi, meski gaung reformasi sudah diteriakkan sejak 1998 atau sejak kekuasaan Presiden Soeharto tumbang.
"Kondisi indonesia hari ini, jangankan pascareformasi, pascaotoritarianisme saja belum, karena otoritarianisme itu cukup konstan beberapa publikasi (akademik) dalam 20 tahun terakhir menunjukkan itu," kata Herlambang dalam diskusi virtual berjudul 'Ada Apa Dengan Kebebasan Berbicara' dari Tajdid Institute, Selasa (9/6/2020).
Herlambang menyebut otoritarianisme di Indonesia sempat mengalami penurunan sesaat setelah kekuasaan Soeharto atau biasa dikenal dengan kuasa Keluarga Cendana tumbang 1998, namun perlahan menguat kembali dengan bentuk yang berbeda hingga saat ini.
"Nah legacy otoritarianisme ini sebenarnya adalah proses-proses inkubasi politik ekonomi di masa otoritarianisme Orde Baru yang tertahan, beranak pinak atau berkembang, dan dia menyusup dalam situasi yang berbeda, aktornya, pattern-nya, caranya relasi kuasanya," jelasnya.
Dia mencontohkan kondisi hari ini banyak masyarakat yang bersuara lantang mengkritik pemerintah ditangkap atau membangkitkan kembali narasi PKI seolah ingin mengembalikan publik ke situasi Orde Baru.
"Jadi itu potret yang saya bilang situasi UGM yang ada tekanan, kasus Ravio Patra, penangkapan tiga mahasiswa di Malang dalam kurun waktu sebulan terakhir, itu hanya mengulang situasi yang sebenarnya konstan terjadi dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir," katanya.
Berita Terkait
-
Direktur LSAF: Masyarakat Kini Berpolitik untuk Dapat Kue Kekuasaan
-
Aktivis HAM Sebut Kebebasan Berbicara di Indonesia Kian Memburuk
-
Rizal Ramli Kritik Buzzer, Fadli Zon: Kasihan Bang, Ini Mata Pencaharian
-
Pembungkaman dan Kekerasan Terhadap Pembela HAM Masih Terjadi Saat Pandemi
-
Teror Pembunuhan ke Wartawan dan Mahasiswa UGM Harus Diusut Tuntas
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Bali
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif