Suara.com - Pengamat Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga (Unair) Herlambang P Wiratraman menilai kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami kemunduran, bahkan kembali ke era otoritarianisme.
Herlambang mengatakan Indonesia bahkan belum memasuki era pascareformasi, meski gaung reformasi sudah diteriakkan sejak 1998 atau sejak kekuasaan Presiden Soeharto tumbang.
"Kondisi indonesia hari ini, jangankan pascareformasi, pascaotoritarianisme saja belum, karena otoritarianisme itu cukup konstan beberapa publikasi (akademik) dalam 20 tahun terakhir menunjukkan itu," kata Herlambang dalam diskusi virtual berjudul 'Ada Apa Dengan Kebebasan Berbicara' dari Tajdid Institute, Selasa (9/6/2020).
Herlambang menyebut otoritarianisme di Indonesia sempat mengalami penurunan sesaat setelah kekuasaan Soeharto atau biasa dikenal dengan kuasa Keluarga Cendana tumbang 1998, namun perlahan menguat kembali dengan bentuk yang berbeda hingga saat ini.
"Nah legacy otoritarianisme ini sebenarnya adalah proses-proses inkubasi politik ekonomi di masa otoritarianisme Orde Baru yang tertahan, beranak pinak atau berkembang, dan dia menyusup dalam situasi yang berbeda, aktornya, pattern-nya, caranya relasi kuasanya," jelasnya.
Dia mencontohkan kondisi hari ini banyak masyarakat yang bersuara lantang mengkritik pemerintah ditangkap atau membangkitkan kembali narasi PKI seolah ingin mengembalikan publik ke situasi Orde Baru.
"Jadi itu potret yang saya bilang situasi UGM yang ada tekanan, kasus Ravio Patra, penangkapan tiga mahasiswa di Malang dalam kurun waktu sebulan terakhir, itu hanya mengulang situasi yang sebenarnya konstan terjadi dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir," katanya.
Berita Terkait
-
Direktur LSAF: Masyarakat Kini Berpolitik untuk Dapat Kue Kekuasaan
-
Aktivis HAM Sebut Kebebasan Berbicara di Indonesia Kian Memburuk
-
Rizal Ramli Kritik Buzzer, Fadli Zon: Kasihan Bang, Ini Mata Pencaharian
-
Pembungkaman dan Kekerasan Terhadap Pembela HAM Masih Terjadi Saat Pandemi
-
Teror Pembunuhan ke Wartawan dan Mahasiswa UGM Harus Diusut Tuntas
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi