Suara.com - Satu tayangan video porno tiba-tiba muncul saat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (KPU Sumbar) sedang melakukan sosialisasi webinar menggunakan aplikasi zoom meeting. Disinyalir, tayangan video porno tersebut berasal dari seorang yang menyusup sebagai peserta.
Komisioner KPU Sumbar Izwaryani mengatakan, orang yang menyusup dalam webinar tersebut diduga berasal dari luar negeri. Lantaran, nama orang tersebut bukan seperti nama orang Indonesia.
“Kalau dilihat namanya tadi ada Jonathan, Tania dan nama-nama yang memang asing bagi kita,” kata Izwaryani kepada Padangkita.com-jaringan Suara.com, melalui sambungan telepon pada Senin (22/6/2020).
Dia menjelaskan, kejadian tersebut terjadi saat sesi terakhir webinar, yaitu sesi tanya jawab. Saat itu, beberapa akun mulai masuk dengan disertai penayangan video porno yang dapat dilihat semua peserta. Setelah beberapa menit penayangan, petugas IT KPU Sumbar berhasil menghilangkan tayangan itu.
Izwaryani mengemukakan, kejadian tersebut merupakan kali pertama dialami KPU Sumbar sepanjang melakukan webinar melalui aplikasi zoom meeting. Menurutnya, hal itu bisa terjadi dikarenakan id dan password webinar yang dipublikasikan secara massal melalui media sosial, sehingga siapa saja bisa masuk webinar tanpa adanya registrasi.
“Menurut kita, ini kan acara yang terbuka untuk umum, jadi kita share saja di ruang publik,” katanya.
KPU Sumbar sendiri tidak terlalu mempermasalahkan kejadian tersebut. Hal itu dapat menjadi sebuah pelajaran agar kejadian tidak senonoh itu tidak terulang lagi.
“Kita tidak mencari siapa orangnya."
Agar hal serupa tidak terjadi kembali, KPU Sumbar akan melakukan evaluasi terhadap webinar yang akan digelar berikutnya.
Baca Juga: Selenggarakan Pilkada di Tengah Covid, DPR Minta KPU Jamin Kesehatan Rakyat
“Ke depannya kita terpaksa akan meregistrasi peserta yang akan ikut webinar,” ucapnya.
Untuk diketahui, webinar tersebut membahas Peraturan KPU No. 5/2020 tentang perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 1/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020. Webinar tersebut juga diikuti Forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) Pemprov Sumbar, Polda, Danrem, Bawaslu, Lantamal II Teluk Bayur, Lanud Sutan Sjahrir, Kejaksaan, Pengadilan, Partai Politik, Ormas dan media massa.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Line Up Terbaru Pestapora Hari Ini 7 September, Usai 34 Musisi Umumkan Mundur
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
Terkini
-
Menteri Kehutanan Bantah Bahas Pembalakan Liar dengan Tersangka Azis Wellang di Meja Domino
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Faujian Esa Ditemukan Sakit di Lembang, Tak Terkait Aksi Demo
-
TAUD: Tuduhan Terhadap Delpedro Konspiratif, Penegakan Hukum Prematur untuk Cari Kambing Hitam!
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah