Suara.com - Pemerintah AS menyebut pihaknya akan mulai memperlakukan empat media utama China sebagai misi negara asing, setelah menuduh mereka sebagai corong pemerintah dengan menuliskan status mereka sebagai "media propaganda" di bawah kendali Partai Komunis.
Diplomat senior AS untuk Asia Timur, David Stilwell, menyatakan keputusan itu di hadapan wartawan, Senin (22/6), dengan menyebut keempat media tersebut: China Central Television (CCTV), China News Service (CNS), People's Daily, dan Global Times.
"Partai Komunis tidak hanya menerapkan kontrol operasional saja terhadap alat propaganda tersebut, namun juga secara penuh menjalankan kontrol terhadap konten mereka," kata Stilwell.
Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan komentar terkait hal ini.
Februari lalu, Kementerian Luar Negeri AS juga mengumumkan lima media China lain sebagai misi negara asing--sehingga mewajibkan mereka melaporkan daftar nama anggota serta kepemilikan properti pribadi.
Kemudian pada Maret, pemerintah AS menyebut pihaknya memangkas jumlah jurnalis media China yang diizinkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan, dari 160 menjadi 100 orang, dengan alasan "intimidasi yang berlangsung sejak lama serta kekerasan terhadap jurnalis" oleh pemerintah China.
Menanggapi hal itu, China mengusir sekitar belasan orang koresponden asal AS yang bekerja untuk New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post.
Bagaimanapun, langkah terbaru AS tersebut membuat hubungan antara kedua negara semakin memburuk setelah sejumlah langkah agresif lain yang dilakukan masing-masing pihak, termasuk ketika AS dan China saling serang terkait penanganan wabah COVID-19.
Namun Stilwell mengatakan bahwa langkah itu tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas jurnalistik media asing, dan AS masih berkomitmen terhadap kebebasan pers.
Baca Juga: Isu Meghan Markle Ingin Calonkan Diri Sebagai Presiden AS Makin Menguat
Sumber: Antara/Reuters
Berita Terkait
-
Donald Trump Tangguhkan Visa Pekerja Asing Hingga Akhir 2020
-
Hadirnya Tenaga Kerja Asing Justru Untungkan Daerah
-
Jaga Likuiditas, Bank Sentral China Suntik Rp 240 Triliun ke Pasar Uang
-
Jepang Ganti Nama Pulau di Daerah Sengketa, China Layangkan Protes
-
Cekik Warga Kulit Hitam, Polisi New York Diskors Tanpa Gaji
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar