Suara.com - Pemerintah AS menyebut pihaknya akan mulai memperlakukan empat media utama China sebagai misi negara asing, setelah menuduh mereka sebagai corong pemerintah dengan menuliskan status mereka sebagai "media propaganda" di bawah kendali Partai Komunis.
Diplomat senior AS untuk Asia Timur, David Stilwell, menyatakan keputusan itu di hadapan wartawan, Senin (22/6), dengan menyebut keempat media tersebut: China Central Television (CCTV), China News Service (CNS), People's Daily, dan Global Times.
"Partai Komunis tidak hanya menerapkan kontrol operasional saja terhadap alat propaganda tersebut, namun juga secara penuh menjalankan kontrol terhadap konten mereka," kata Stilwell.
Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan komentar terkait hal ini.
Februari lalu, Kementerian Luar Negeri AS juga mengumumkan lima media China lain sebagai misi negara asing--sehingga mewajibkan mereka melaporkan daftar nama anggota serta kepemilikan properti pribadi.
Kemudian pada Maret, pemerintah AS menyebut pihaknya memangkas jumlah jurnalis media China yang diizinkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan, dari 160 menjadi 100 orang, dengan alasan "intimidasi yang berlangsung sejak lama serta kekerasan terhadap jurnalis" oleh pemerintah China.
Menanggapi hal itu, China mengusir sekitar belasan orang koresponden asal AS yang bekerja untuk New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post.
Bagaimanapun, langkah terbaru AS tersebut membuat hubungan antara kedua negara semakin memburuk setelah sejumlah langkah agresif lain yang dilakukan masing-masing pihak, termasuk ketika AS dan China saling serang terkait penanganan wabah COVID-19.
Namun Stilwell mengatakan bahwa langkah itu tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas jurnalistik media asing, dan AS masih berkomitmen terhadap kebebasan pers.
Baca Juga: Isu Meghan Markle Ingin Calonkan Diri Sebagai Presiden AS Makin Menguat
Sumber: Antara/Reuters
Berita Terkait
-
Donald Trump Tangguhkan Visa Pekerja Asing Hingga Akhir 2020
-
Hadirnya Tenaga Kerja Asing Justru Untungkan Daerah
-
Jaga Likuiditas, Bank Sentral China Suntik Rp 240 Triliun ke Pasar Uang
-
Jepang Ganti Nama Pulau di Daerah Sengketa, China Layangkan Protes
-
Cekik Warga Kulit Hitam, Polisi New York Diskors Tanpa Gaji
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur