Suara.com - Pemerintah AS menyebut pihaknya akan mulai memperlakukan empat media utama China sebagai misi negara asing, setelah menuduh mereka sebagai corong pemerintah dengan menuliskan status mereka sebagai "media propaganda" di bawah kendali Partai Komunis.
Diplomat senior AS untuk Asia Timur, David Stilwell, menyatakan keputusan itu di hadapan wartawan, Senin (22/6), dengan menyebut keempat media tersebut: China Central Television (CCTV), China News Service (CNS), People's Daily, dan Global Times.
"Partai Komunis tidak hanya menerapkan kontrol operasional saja terhadap alat propaganda tersebut, namun juga secara penuh menjalankan kontrol terhadap konten mereka," kata Stilwell.
Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan komentar terkait hal ini.
Februari lalu, Kementerian Luar Negeri AS juga mengumumkan lima media China lain sebagai misi negara asing--sehingga mewajibkan mereka melaporkan daftar nama anggota serta kepemilikan properti pribadi.
Kemudian pada Maret, pemerintah AS menyebut pihaknya memangkas jumlah jurnalis media China yang diizinkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan, dari 160 menjadi 100 orang, dengan alasan "intimidasi yang berlangsung sejak lama serta kekerasan terhadap jurnalis" oleh pemerintah China.
Menanggapi hal itu, China mengusir sekitar belasan orang koresponden asal AS yang bekerja untuk New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post.
Bagaimanapun, langkah terbaru AS tersebut membuat hubungan antara kedua negara semakin memburuk setelah sejumlah langkah agresif lain yang dilakukan masing-masing pihak, termasuk ketika AS dan China saling serang terkait penanganan wabah COVID-19.
Namun Stilwell mengatakan bahwa langkah itu tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas jurnalistik media asing, dan AS masih berkomitmen terhadap kebebasan pers.
Baca Juga: Isu Meghan Markle Ingin Calonkan Diri Sebagai Presiden AS Makin Menguat
Sumber: Antara/Reuters
Berita Terkait
-
Donald Trump Tangguhkan Visa Pekerja Asing Hingga Akhir 2020
-
Hadirnya Tenaga Kerja Asing Justru Untungkan Daerah
-
Jaga Likuiditas, Bank Sentral China Suntik Rp 240 Triliun ke Pasar Uang
-
Jepang Ganti Nama Pulau di Daerah Sengketa, China Layangkan Protes
-
Cekik Warga Kulit Hitam, Polisi New York Diskors Tanpa Gaji
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP