Suara.com - Aktivis perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Gayatri Wedotami mengirim surat terbuka kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Ia meminta agar Nadiem bersedia meninjau ulang kebijakan sekolah yang mewajibkan para siswi untuk memakai busana gamis.
Perempuan yang memiliki nama lain Syekhah Hefzibah itu menjelaskan dengan rinci perkara pemaksaan penggunaan busana gamis pada siswi sekolah. Menurutnya, hal tersebut telah menciderai toleransi antar umat beragama.
"Dear Bung Nadiem Makarim yang saya hormati. Saya memohon kearifan Anda untuk segera mengakhiri kegilaan tanpa batas ini dalam hal seragam sekolah. Apalagi, kita sekarang sedang menghadapi masa pandemi," tulis Gayatri mengawali suratnya.
Ia memandang persoalan tersebut sudah sangat genting lantaran telah banyak orang yang menjadi korban. Dari laporan yang ia terima, persoalan mengerucut pada kasus pemaksaan pemakaian busana muslim kepada para siswi mulai dari SD hingga SMA.
"Sejak tahun 2016, sebagai anggota divisi Keperempuanan di ICRP (Konferensi Indonesia untuk Agama-agama dan Perdamaian) saya telah menerima laporan mengenai pemaksaan tidak tertulis dan secara halus terselubung dalam memakai seragam sekolah bagi siswi-siswi dan pelajar-pelajar putri," terangnya.
Berdasarkan cerita yang ia peroleh, para siswi tersebut dipaksa untuk memakai busana muslim terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut. Padahal, sekolah tersebut notabene bukan sekolah Islam.
"Laporan ini juga adalah para ayah muslim yang khawatir karena sejak SD para putri mereka sudah harus memakai baju berlengan panjang, berbaju kurung dan berjilbab, sehingga mereka kurang terpapar cukup matahari karena waktu sekolah yang panjang. Laporan-laporan ini datang dari Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Riau, Jawa Tengah, dan lain-lain dari mereka yang mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah negeri," jelasnya.
Menjelang akhir suratnya, ia pun merekomendasikan dua hal kepada Mendikbud. Pertama, seragam ditiadakan apabila pihak sekolah masih bersikukuh untuk memerintahkan setiap siswi memakai baju muslim. Kedua, apabila seragam masih tetap dipertahankan, ia meminta agar Kemendikbud tegas menetapkan model seragam secara umum.
Baca Juga: Gegara Lockdown Seragam Bocah SD Kesempitan, Ekspresinya Menggelikan
"Jika mengenakan seragam masih dianggap perlu, maka kami mengharapkan agar seragam tersebut memiliki model secara umum karena ini NKRI bukan negara dengan asas Islam seperti Malaysia sehingga ada seragam berbeda-beda untuk setiap etnis dan agama," tukasnya.
Surat Terbuka Gayatri Wedotami bisa dibaca melalui tautan berikut ini: Surat Terbuka Hijrah Indonesia.
Berita Terkait
-
Bebek Termahal Honda Dapat Seragam Baru, Aura Klasiknya Jadi Terpancar
-
Cute Abis, HijabChic Luncurkan Koleksi Kolaborasi dengan Hello Kitty
-
Jangan Asal Beli, Ini Tips Memilih Gamis Anak
-
Pandemi Covid-19, Department Store Tetap Hadirkan Koleksi Ramadan
-
Masih Suasana Lebaran, Begini Trik Layering Hijab Agar Tampil Beda
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion