Demo Tolak RUU HIP, Guntur Romli: Semoga Tidak Jadi Cluster Baru Covid-19

Suara.com - Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah ormas Islam menggelar aksi demontrasi untuk menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, Rabu (24/6/2020). Aksi tersebut tak luput dari perhatian Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli.

Melalui akun Twitter pribadinya, Guntur Romli menyoroti aksi massa yang digelar di tengah kekhawatiran warga akan pandemi Covid-19. Ia berharap acara tersebut tidak menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19 di Jakarya.

Mengingat ratusan peserta berpartisipasi dalam aksi penolakan RUU HIP itu. Mereka memenuhi halaman Gedung DPR/MPR RI.

"Semoga demo ini tidak jadi cluster baru penyebaran Covid-19 di Jakarta," cuit Guntur Romli seperti dikutip Suara.com.

Lebih lanjut, Guntur Romli menyinggung sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap membiarkan aksi massa di tengah pandemi. Ia mengklaim, massa diizinkan berdemo lantaran merupakan pendukung Anies.

"Karena mereka secara politik dukung @aniesbaswedan makanya dibiarkan," imbuh Guntur Romli.

Dalam cuitannya tersebut, Guntur Romli turut membagikan video yang menampilkan ratusan peserta dalam demontrasi penolak RUU HIP.

Untuk diketahui, PA 212 dan sejumlah ormas Islam menggelar demo untuk menentang pembahasan RUU HIP di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (24/6/2020) siang.

Massa aksi menuntut agar RUU HIP ditarik dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas.

Baca Juga: Gelar Aksi Tolak RUU HIP, PA 212 Sebut Sudah Kantongi Izin Kepolisian

Sebelumnya dalam RUU HIP, salah satu klausul yang ramai dipersoalkan yakni konsep Trisila dan Ekasila serta frasa 'Ketuhanan yang Berkebudayaan'.

Konsep dan frasa tersebut langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan tentangan keras dari publik hingga sejumlah ormas.

Merujuk pada laman resmi DPR, RUU HIP sudah dibahas sebanyak tujuh kali dan telah resmi menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (12/6/2020). Saat ini tinggal menunggu persetujuan Jokowi untuk pembahasan selanjutnya.