Suara.com - Juru bicara atau jubir PKS Muhammad Kholid menganggap bahwa amarah presiden yang ditumpahkan kepada menterinya adalah sebuah politik cuci tangan. Pernyataan ini mendapat bantahan keras dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
Kholid menganggap bahwa aksi kemarahan Presiden Joko Widodo dan ancaman adanya reshuffle kabinet kepada para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu adalah sebagai langkah cuci tangan.
"Kalau kita melihat ini hanya semacam politik cuci tangan, bukan politik turun tangan," kata Kholid dilansir Suara.com dari tayangan Dua Arah Kompas TV pada Selasa, (30/6/2020).
Khalid menjelaskan bahwa menteri yang ada di hadapan Presiden Jokowi saat itu adalah para tokoh yang telah dipilih presiden sesuai dengan rekam jejaknya, sehingga sudah sepatutnya Presiden Jokowi memahami betul kinerja para menterinya.
"Artinya jika beliau mengkritik seperti itu, maka sebenarnya mengevaluasi diri beliau sendiri," kata Kholid.
Kholid juga mengungkit jika ada kegagalan dalam sebuah tim, dalam hal ini kabinet pemerintahan, maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah presiden. Namun, tindakan mengunggah video kemarahan presiden ke ruang publik ini dinilai Kholid sebagai tindakan berbagi beban.
"Ini adalah narasi yang dibangun Bapak Presiden. Atribusi kesalahan atau atribusi kegagalan yang harusnya ada di pundak presiden menjadi burden sharing," kata Kholid.
Menyimak pernyataan dari juru bicara DPP PKS tersebut, Ali Ngabalin menentangnya. Ngabalin berpendapat bahwa pernyataan Kholid dapat menyesatkan publik.
"Kalau Kholid bilang begitu, artinya enggak bisa memaknai ini masuk dalam persepsi-persepsi yang menyesatkan publik, enggak usah terlalu jauh," kata Ali Ngabalin.
Baca Juga: Jokowi Marahi Menteri, Said Didu Sindir: Semoga Tak Ada yang Lapor Polisi
Ngabalin bersikeras bahwa Presiden Jokowi telah melakukan hal yang tepat dengan mendorong lebih keras terhadap menterinya agar mengambil tindakan luar biasa untuk mengatasi masalah pandemi.
"Sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala negara, mendorong para menteri dan lembaga tentu saja dalam situasi seperti ini. Artinya selama ini chemistry yang sama, Kementerian dan lembaga bekerja sekeras mungkin," kata Ali Ngabalin.
Sementara itu, Kholid menegaskan bahwa kemarahan presiden terhadap menterinya di hadapan publik ini dapat membangun emosi yang tidak bagus.
"Tugas pemerintah adalah memerintah, bukan berkeluh kesah. jadi ini kan semacam ingin menumpahkan ke publik sehingga emosi yang terbangun justru tidak bagus," kata Kholid memungkasi.
Berita Terkait
-
Jokowi Marah Lagi, Ancam Telepon Menteri Jika Pencairan Anggaran Rendah
-
Jokowi Marah-marah, Penggugat UU Corona: Sejalan dengan Alasan Kami
-
Jokowi Marahi Jajaran Kabinetnya, Sekjen MUI: Menteri Sudah Bikin Jengkel
-
Kemarahan Jokowi Terhadap Jajaran Kabinetnya Diharapkan Tak Cuma Gimmick
-
Jokowi Marahi Menteri, Jansen Sebut Hanya Poin Ini yang Bagus di Pidatonya
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Perkuat Kerja Sama Pendidikan IndonesiaInggris, Prabowo Panggil Mendikti ke Hambalang
-
MAKI Ingatkan Jaksa Jangan Terjebak Manuver Nadiem Makarim
-
Kemenkes Siapkan Strategi Swab Mandiri untuk Perluas Deteksi Dini Kanker Serviks
-
KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Korupsi RPTKA
-
Polda Metro Jaya Sita 27 Kg Sabu dan Happy Five Senilai Rp41,7 Miliar di Tangerang
-
Propam Usut Dugaan Salah Prosedur Polisi yang Amankan Pedagang Es Gabus di Johar Baru
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak