Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak melakukan dramaturgi ketika melihat anak buahnya berkinerja buruk dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). PKS justru ingin melihat solusi yang diberikan pemerintah guna memperbaiki kinerjanya.
Juru Bicara PKS Pipin Sopian memahami pidato Jokowi kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju dalam sidang kabinet paripurna sebagai bagian dari keluh kesah pemimpin. Ia juga menganggap pidato tersebut menggambarkan lemahnya kepemimpinan Jokowi dalam menangangi krisis Covid-19.
"Arahan Presiden Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," kata Pipin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2020).
Ketimbang berkeluh kesah, Pipin justru menilai Jokowi seharusnya dapat memantau langsung progres kinerja menterinya saat menangani krisis.
Menurutnya jika Jokowi marah-marah, malah tidak memantau langsung apa yang dikerjakan para menteri.
"Ada pepatah dalam manajemen kepemimpinan itu 'you get what you inspect, not what you expect'. Jika Presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19," ujarnya.
"Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan di berikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?," tambahnya.
Masyarakat kata Pipin, butuh solusi yang konkrit serta melihat progres positif dilakukan para menteri kala menangani pandemi Covid-19. Kalau hanya berkeluh kesah, justru masyarakat akan diperlihatkan betapa lemahnya pemerintahan saat ini.
Selain itu, Pipin juga menilai kualitas pemimpin itu bisa dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis.
Baca Juga: Tips Agar Masyarakat Tertib Protokol Kesehatan Covid-19 Saat New Normal
Kualitas pemimpin itu menurut Pipin, bisa dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis. Dalam situasi krisis, seorang pemimpin yang mampu menakhodai melewati badailah yang diperlukan. Bukan malah seperti seorang manajer yang bisa delegasi semata dan berkeluh kesah. Seakan-akan bukan bagian dari masalah.
"Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," tandasnya.
Berita Terkait
-
Rekor! Ada 1.293 Kasus Baru, Pasien Covid-19 RI Kini Tembus 56.385 Orang
-
Ini Deretan Aktivitas yang Bisa Menularkan Covid-19
-
Tips Agar Masyarakat Tertib Protokol Kesehatan Covid-19 Saat New Normal
-
Penelitian: Perawat Perempuan Lebih Stres saat Puncak Covid-19
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Selasa, 30 Juni 2020
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Perut Isinya Sekilo Sabu, Aksi Gila Pasutri Pakistan Telan 159 Kapsul Demi Lolos di Bandara Soetta
-
Pasal Penggelapan KUHP Baru Digugat, Nurut Perintah Atasan Bisa Dipenjara 5 Tahun?
-
Kekuasaan Amnesti Presiden Digugat, Apa Beda Amnesti dan Abolisi yang Kini Diuji di MK?
-
KPK Buka Kartu, Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Haji Sejak 8 Januari
-
Semeru Muntahkan Awan Panas 4 KM, Kolom Abu Kelabu Membumbung Tinggi, Status Siaga
-
Menkum Buka Suara Soal Kasus Pandji Pragiwaksono: Cek Dulu KUHP Baru, Penuhi Unsur Gak?
-
Adik Jadi Tersangka Korupsi Haji, Sikap Gus Yahya: Saya Tak Akan Intervensi
-
KPK Sita Rp100 M, Biro Travel Ramai-ramai Kembalikan Uang Panas Korupsi Kuota Haji
-
Tuai Polemik, Pramono Anung Pasang Badan Soal Pembangunan JPO Sarinah: Untuk Difabel