Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak melakukan dramaturgi ketika melihat anak buahnya berkinerja buruk dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). PKS justru ingin melihat solusi yang diberikan pemerintah guna memperbaiki kinerjanya.
Juru Bicara PKS Pipin Sopian memahami pidato Jokowi kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju dalam sidang kabinet paripurna sebagai bagian dari keluh kesah pemimpin. Ia juga menganggap pidato tersebut menggambarkan lemahnya kepemimpinan Jokowi dalam menangangi krisis Covid-19.
"Arahan Presiden Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," kata Pipin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2020).
Ketimbang berkeluh kesah, Pipin justru menilai Jokowi seharusnya dapat memantau langsung progres kinerja menterinya saat menangani krisis.
Menurutnya jika Jokowi marah-marah, malah tidak memantau langsung apa yang dikerjakan para menteri.
"Ada pepatah dalam manajemen kepemimpinan itu 'you get what you inspect, not what you expect'. Jika Presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19," ujarnya.
"Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan di berikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?," tambahnya.
Masyarakat kata Pipin, butuh solusi yang konkrit serta melihat progres positif dilakukan para menteri kala menangani pandemi Covid-19. Kalau hanya berkeluh kesah, justru masyarakat akan diperlihatkan betapa lemahnya pemerintahan saat ini.
Selain itu, Pipin juga menilai kualitas pemimpin itu bisa dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis.
Baca Juga: Tips Agar Masyarakat Tertib Protokol Kesehatan Covid-19 Saat New Normal
Kualitas pemimpin itu menurut Pipin, bisa dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis. Dalam situasi krisis, seorang pemimpin yang mampu menakhodai melewati badailah yang diperlukan. Bukan malah seperti seorang manajer yang bisa delegasi semata dan berkeluh kesah. Seakan-akan bukan bagian dari masalah.
"Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," tandasnya.
Berita Terkait
-
Rekor! Ada 1.293 Kasus Baru, Pasien Covid-19 RI Kini Tembus 56.385 Orang
-
Ini Deretan Aktivitas yang Bisa Menularkan Covid-19
-
Tips Agar Masyarakat Tertib Protokol Kesehatan Covid-19 Saat New Normal
-
Penelitian: Perawat Perempuan Lebih Stres saat Puncak Covid-19
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Selasa, 30 Juni 2020
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh