Suara.com - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menilai DPR secara 'diam-diam' berusaha mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Hal tersebut menunjukkan nihilnya empati yang dimiliki DPR akan kondisi yang tengah dialami masyarakat Indonesia saat ini.
"Kondisi yang saat kita hadapi sekarang ini yaitu pandemi Covid-19 mestinya bukan menjadi momen untuk 'mengesahkan' sebuah rancangan undang-undang," kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Komunikasi Publik PHDI KS Arsana di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat pada Jumat (3/7/2020).
Arsana menyebut, anggota DPR yang berusaha untuk mengesahkan RUU HIP tidak memiliki kepekaan dan empati atas penderitaan yang dialami rakyatnya di masa Pandemi Covid-19.
"Di situ menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kepekaan yang memadai, tidak memiliki empati atas kondisi bangsa yang kita hadapi bersama," tambahnya.
Meski begitu, PHDI bersyukur ketika mendengar pemerintah enggan memberikan lampu hijau terhadap RUU HIP dengan tidak mengirimkan surat presiden ke DPR RI. Arsana berharap keputusan pemerintah itu bisa disikapi DPR RI dengan menunda pembahasannya.
Selain penundaan, Arsana juga berharap DPR bisa membuka ruang dialog bersama seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi lintas agama untuk menampung segala aspirasi sebelum membuat RUU.
"Kemudian melakukan dialog sebanyak mungkin kepada masyarakat termasuk melalui majelis-majelis dan organisasi keagamaan sehingga mendapat masukan yang lengkap sebelum menuangkanya menjadi sebuah undang-undang," katanya.
Baca Juga: PGI Sebut Ada Upaya Penafsiran Ulang Sila-sila Pancasila di RUU HIP
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik