Suara.com - PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta membantah tanah buangan hasil proyeknya selama ini digunakan untuk memperluas kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Tanah beserta lumpur itu disebut digunakan untuk berbagai keperluan lain.
Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan memang terdapat tanah buangan hasil kerukan saat membangun stasiun dan lintasan. Namun sejauh yang ia tahu, tanah buangan proyek MRT fase 1 misalnya, digunakan untuk keperluan Taman Pemakaman Umum (TPU).
"Waktu itu (fase 1) dibuang ke beberapa tempat pemakaman umum," ujar William di gedung DPRD Jakarta, Rabu (8/7/2020).
William menjelaskan, proyek reklamasi Ancol tak ada hubungannya dengan PT MRT Jakarta. Pengelolaan tanah hasil buangan diserahkan kepada Pemprov DKI.
"Ancol itu beda, itu urusan reklamasi dan enggak ada hubungannya dengan ini," katanya.
Pihaknya sendiri baru mulai membangun MRT fase 2A dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Kota dengan total panjang jalur 6 kilometer dan terdiri dari 7 stasiun.
Sementara fase 2b yang diperkirakan memiliki jalur sepanjang 5,8 Km dan terdiri dari tiga stasiun, yaitu Stasiun Mangga Dua, Stasiun Ancol, dan Stasiun Ancol Barat estimasi pengerjaannya akan dimulai pada pertengahan 2022.
Namun ia sendiri belum mengetahui tanah buangan MRT fase 2 ini akan digunakan untuk apa. Jika nantinya ingin dijadikan tanah reklamasi Ancol, maka menurutnya sah-sah saja.
"Tergantung Pemprov, kalau mau buang di Ancol ya silakan, kan kita buang tanah itu harus dikasih arahan oleh pemerintah," pungkasnya.
Baca Juga: Penumpang MRT Melonjak Drastis Sejak Diumumkan PSBB Transisi
Pernyataan William ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda DKI) Saefullah.
Selain diambil dari pengerukan sungai dan waduk, Saefullah mengatakan lahan perluasan Ancol juga berasal dari proyek MRT yang sudah selesai. Nantinya pengerukan tanah untuk membangun stasiun atau rel MRT ke depannya juga akan menambah volume lahan di ancol itu.
"Jadi tanah hasil pengerukan MRT itu akan dibawa ke Ancol Timur juga. Baik yang sudah maupun yang akan datang, yang segera akan dikerjakan," kata Saefullah.
Berita Terkait
-
Izin Reklamasi Ancol Disebut Cacat Hukum, Anies Bisa Dipenjara 5 Tahun
-
Tanpa Kajian, Gubernur Anies Tiba-tiba Minta 5 persen Lahan Reklamasi Ancol
-
PDIP Tak Percaya Reklamasi Ancol Hanya Gunakan Tanah Kerukan Sungai
-
Anak Buah Anies Mangkir, Rapat soal Reklamasi Ancol Terpaksa Ditunda
-
Pimpinan DPRD DKI Tolak Anies Reklamasi Ancol, Kecuali Bisa Masuk Gratis
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025