Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah melihat pergerakan kinerja para menterinya yang sudah mulai membaik usai menegur keras menterinya pada sidang kabinet 18 Juni 2020 lalu.
Kendati demikian kata dia, kinerja para menterinya tersebut belum sesuai dengan keinginannya.
"Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum," ujar Jokowi dalam Youtube Sekretariat Presiden saat rapat terbatas Penyerapan Anggaran, Istana Negara, Kamis (9/7/2020).
Jokowi menuturkan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19) sudah membaik. Namun kata dia penanganan Covid-19 di bidang kesehatan masih perlu dipercepat.
Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti stimulus ekonomi baik untuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) ataupun usaha besar yang belum terealisasi sepenuhnya.
Karena itu, Jokowi kembali mengingatkan para menterinya bekerja lebih cepat dan keras di tengah situasi krisis akibat pandemi covid-19.
"Kembali lagi jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Karena saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas). Bansos sudah lumayan. Kesehatan, masih perlu dipercepat. Stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum," ucap dia.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta jajaran menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah.
Hal tersebut untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Kesal dengan Kinerja Menteri, Jokowi: 3 Bulan WFH Malah Kayak Cuti
"Saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kemenhub Rp 32,7 triliun. Dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Nggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah," ucap Jokowi
Lebih lanjut, Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa.
Kata dia, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.
"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," sambungnya.
Selain itu, Jokowi menyebut saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri.
Berita Terkait
-
Purbaya Blak-blakan Kondisi RI Era Jokowi: Ekonomi Susah, Swasta Enggak Dikasih Ruang
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara
-
Alasan Eks Ajudan Jokowi Dipanggil Kejaksaan dalam Dugaan Pencucian Uang
-
Tak Main-main! PSI Riau Targetkan 60 Kursi di 2029, Sebut Jokowi akan Ikut Mengurus Partai
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?
-
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru dalam Tragedi Kebakaran Ruko Terra Drone
-
Puslabfor 'Bongkar' Ulang TKP Kebakaran, Buru Bukti Jerat Bos Terra Drone
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?
-
MyFundAction Gelar Dapur Umum di Tapsel, Prabowo Janji Rehabilitasi Total Dampak Banjir Sumut
-
Ikuti Arahan Kiai Sepuh, PBNU Disebut Bakal Islah Demi Akhiri Konflik Internal
-
Serangan Kilat di Kalibata: Matel Diseret dan Dikeroyok, Pelaku Menghilang dalam Sekejap!