Suara.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menilai praktik dwifungsi di Polri tak berbau politis. Menurutnya, penempatan perwira polisi aktif di lembaga pemerintahan sebagai penungasan baru dalam karir di kepolisian.
"Positifnya bahwa pengisian jabatan sipil oleh polisi itu tidak pernah dimaknai politis oleh Polri. Sehingga ketika duduk di situ semua melihatnya sebagai konteks penugasan saja atau juga sebagai karir baru, tapi tidak dengan kacamata politik," ujar Adrianus dalam diskusi bertajuk "Menimbang Reformasi Polri dalam Era Kekinian," Jumat (17/7/2020).
Mantan anggota Kompolnas itu menuturkan, berbeda dengan sikap biasa TNI yang politis jika menduduki jabatan di pemerintahan. Pasalnya kata dia, ada doktrin di tubuh kepolisian.
"Tidak demikian halnya dengan TNI. Kalau TNI melihat dalam kacamata TNI semua ini politis semua," ucap dia.
Kemudian sisi positif pengisian jabatan karena alasan anggota Polri membawa gaya hukum yang sesuai dengan visi demokrasi dan HAM.
"Umumnya mereka yang diundang menjabat struktur itu diundang untuk membawa gaya hukum yang sesuai dengan visi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)," tutur Adrianus.
Tak hanya itu, dengan jabatan Polri di luar struktur kata Adrianus, dapat menjadikan kepolisian semakin terekspos oleh publik.
Sehingga mau tidak mau anggota Polri yang menduduki jabatan di luar struktur Polri harus bekerja lebih maksimal.
"Keberadaan Polri di sana juga membuat kepolisian semakin terekspos oleh publik, semakin terlihat di mata publik dan memaksa mereka untuk bekerja maksimal. Di satu pihak mereka duduk di situ membuat mereka ditelanjangi publik secara mudah, maka mereka harus bekerja dan kalau enggak bekerja dengan baik mereka akan ditarik oleh organisasinya," kata Adrianus.
Baca Juga: Klaim Red Notice Djoko Tjandra Tidak Dihapus, Polri: Delete by Sistem
Kriminolog UI itu menyebut bahwa pengisian jabatan perwira Polri di lembaga-lembaga juga mendapatkan pengawasan dari Kapolri.
"Saat saya jadi komisioner di Kompolnas, kami mempertanyakan mengapa pejabat polri yang di luar struktur ini ngomong gini, performanya begini, itu langsung dicopot sama Kapolri," ucap dia.
Kendati demikian, ia mengungkapkan ada sisi negatif dalam pengisian jabatan di luar struktur Polri.
Adrianus menuturkan adanya pengisian jabatan dari Polri dapat mengurangi kesempatan ASN atau profesional, namun tidak signifikan dibanding TNI dan Politisi.
"Menjadi semacam pola karir baru bagi personil yang merasa sudah kalah bersaing atau mendekati atau pasca pensiun," katanya.
Berita Terkait
-
Relawan Laporkan Menteri Jokowi ke ORI: Kami Bela Rakyat Bukan Pemerintah!
-
Adukan Erick Thohir dan Sri ke ORI, Relawan Jokowi: Kontra Revolusi Mental!
-
Ombudsman Minta Orang Tua Murid Legawa Ikuti Proses PPDB DKI 2020
-
Ada Perwira di Pemerintahan, Fadli Zon: Bukan Dwifungsi Lagi, Multifungsi
-
Ombudsman: Banyak Komisaris di BUMN Rangkap Jabatan dan Jarang Hadir
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?
-
Sekolah Kembali Normal, Gubernur DKI Pastikan Korban Kecelakaan Mobil MBG Ditangani Maksimal
-
Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Ditanggung Asuransi, Pramono Pastikan Pasokan Pangan Aman
-
Tak Ambil Pusing Perpol Dianggap Kangkangi Putusan MK, Ini Kata Kapolri
-
Sengkarut Tanah Tol: Kisah Crazy Rich Palembang di Kursi Pesakitan