Suara.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menilai praktik dwifungsi di Polri tak berbau politis. Menurutnya, penempatan perwira polisi aktif di lembaga pemerintahan sebagai penungasan baru dalam karir di kepolisian.
"Positifnya bahwa pengisian jabatan sipil oleh polisi itu tidak pernah dimaknai politis oleh Polri. Sehingga ketika duduk di situ semua melihatnya sebagai konteks penugasan saja atau juga sebagai karir baru, tapi tidak dengan kacamata politik," ujar Adrianus dalam diskusi bertajuk "Menimbang Reformasi Polri dalam Era Kekinian," Jumat (17/7/2020).
Mantan anggota Kompolnas itu menuturkan, berbeda dengan sikap biasa TNI yang politis jika menduduki jabatan di pemerintahan. Pasalnya kata dia, ada doktrin di tubuh kepolisian.
"Tidak demikian halnya dengan TNI. Kalau TNI melihat dalam kacamata TNI semua ini politis semua," ucap dia.
Kemudian sisi positif pengisian jabatan karena alasan anggota Polri membawa gaya hukum yang sesuai dengan visi demokrasi dan HAM.
"Umumnya mereka yang diundang menjabat struktur itu diundang untuk membawa gaya hukum yang sesuai dengan visi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)," tutur Adrianus.
Tak hanya itu, dengan jabatan Polri di luar struktur kata Adrianus, dapat menjadikan kepolisian semakin terekspos oleh publik.
Sehingga mau tidak mau anggota Polri yang menduduki jabatan di luar struktur Polri harus bekerja lebih maksimal.
"Keberadaan Polri di sana juga membuat kepolisian semakin terekspos oleh publik, semakin terlihat di mata publik dan memaksa mereka untuk bekerja maksimal. Di satu pihak mereka duduk di situ membuat mereka ditelanjangi publik secara mudah, maka mereka harus bekerja dan kalau enggak bekerja dengan baik mereka akan ditarik oleh organisasinya," kata Adrianus.
Baca Juga: Klaim Red Notice Djoko Tjandra Tidak Dihapus, Polri: Delete by Sistem
Kriminolog UI itu menyebut bahwa pengisian jabatan perwira Polri di lembaga-lembaga juga mendapatkan pengawasan dari Kapolri.
"Saat saya jadi komisioner di Kompolnas, kami mempertanyakan mengapa pejabat polri yang di luar struktur ini ngomong gini, performanya begini, itu langsung dicopot sama Kapolri," ucap dia.
Kendati demikian, ia mengungkapkan ada sisi negatif dalam pengisian jabatan di luar struktur Polri.
Adrianus menuturkan adanya pengisian jabatan dari Polri dapat mengurangi kesempatan ASN atau profesional, namun tidak signifikan dibanding TNI dan Politisi.
"Menjadi semacam pola karir baru bagi personil yang merasa sudah kalah bersaing atau mendekati atau pasca pensiun," katanya.
Berita Terkait
-
Relawan Laporkan Menteri Jokowi ke ORI: Kami Bela Rakyat Bukan Pemerintah!
-
Adukan Erick Thohir dan Sri ke ORI, Relawan Jokowi: Kontra Revolusi Mental!
-
Ombudsman Minta Orang Tua Murid Legawa Ikuti Proses PPDB DKI 2020
-
Ada Perwira di Pemerintahan, Fadli Zon: Bukan Dwifungsi Lagi, Multifungsi
-
Ombudsman: Banyak Komisaris di BUMN Rangkap Jabatan dan Jarang Hadir
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data