Suara.com - Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Ombudsman RI lantaran diduga telah melakukan maladministrasi dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) terkait rangkap jabatan di BUMN.
Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan mengatakan, dua menteri tersebut telah mencederai semangat revolusi mental yang pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kenapa kami melaporkan, saya bilang secara garis besar, karena rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif itu sangat bertentangan dengan revolusi mentalnya pak Jokowi," kata Adi di Gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020).
"Yang kedua ini juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan tahun-tahun aktivis 98, karena jelas dalam teman-teman aktivis 98 pada saat itu menolak yang namanya KKN di dalam sejumlah lembaga apa pun," sambungnya.
Adi mengatakan, relawan Baranusa menolak adanya rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif di jajaran Komisaris BUMN.
"Itu salah satunya itu ada pak Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden yang juga merangkap sebagai Komisaris di PT Waskita Karya. Yang kedua adalah adik ipar dari menteri keuangan dan juga kakak kandung dari menteri keuangan dan ada sejumlah nama juga yang kita laporkan, tapi enggak seperti apa yang dirilis oleh Ombudsman yang 300-an lebih," ungkapnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan, dengan adanya laporan ini pihaknya berharap agar Ombudsman bisa mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi Kementerian BUMN agar bisa pulih kembali.
"Mendesak Presiden mengevaluasi khususnya BUMN, karena BUMN ini adalah lembaga paling strategis mengevaluasi Kementerian BUMN, agar bagaimana BUMN ini pulih kembali dalam arti pulih secara pengelolaannya dan betul-betul diperuntukan untuk kemakmuran rakyat bukan kepentinhan bisnis pribadi itu harapan kita," tandasnya
Baca Juga: Relawan Jokowi Laporkan Erick Thohir dan Sri Mulyani ke Ombudsman
Berita Terkait
-
DPR Resmi Setujui 9 Anggota Ombudsman RI Baru Periode 2026-2031, Ini Daftarnya
-
PSI Gaspol Konsolidasi Jelang Rakernas Makassar, Program Disatukan Bareng Relawan Jokowi
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Soal Sengketa Tanah Jimbaran, Ombudsman RI Sebut BPN Bali Patuhi Rekomendasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?