Suara.com - Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Ombudsman RI lantaran diduga telah melakukan maladministrasi dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) terkait rangkap jabatan di BUMN.
Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan mengatakan, dua menteri tersebut telah mencederai semangat revolusi mental yang pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kenapa kami melaporkan, saya bilang secara garis besar, karena rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif itu sangat bertentangan dengan revolusi mentalnya pak Jokowi," kata Adi di Gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020).
"Yang kedua ini juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan tahun-tahun aktivis 98, karena jelas dalam teman-teman aktivis 98 pada saat itu menolak yang namanya KKN di dalam sejumlah lembaga apa pun," sambungnya.
Adi mengatakan, relawan Baranusa menolak adanya rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif di jajaran Komisaris BUMN.
"Itu salah satunya itu ada pak Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden yang juga merangkap sebagai Komisaris di PT Waskita Karya. Yang kedua adalah adik ipar dari menteri keuangan dan juga kakak kandung dari menteri keuangan dan ada sejumlah nama juga yang kita laporkan, tapi enggak seperti apa yang dirilis oleh Ombudsman yang 300-an lebih," ungkapnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan, dengan adanya laporan ini pihaknya berharap agar Ombudsman bisa mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi Kementerian BUMN agar bisa pulih kembali.
"Mendesak Presiden mengevaluasi khususnya BUMN, karena BUMN ini adalah lembaga paling strategis mengevaluasi Kementerian BUMN, agar bagaimana BUMN ini pulih kembali dalam arti pulih secara pengelolaannya dan betul-betul diperuntukan untuk kemakmuran rakyat bukan kepentinhan bisnis pribadi itu harapan kita," tandasnya
Baca Juga: Relawan Jokowi Laporkan Erick Thohir dan Sri Mulyani ke Ombudsman
Berita Terkait
-
Kebijakan Sri Mulyani Kandas di Tangan Purbaya: Pajak Pedagang Online Ditunda
-
Menkeu Purbaya Tangguhkan Kebijakan Sri Mulyani, Pajak 'Online Shop' Resmi Ditunda!
-
Pemfitnah JK Masih Licin, Kejagung Ogah Gubris Desakan Roy Suryo Tetapkan Silfester DPO, Mengapa?
-
Kejagung Buru Terpidana Pencemaran Nama Baik JK, Silfester Matutina Sulit Ditemukan
-
Kejagung Kesulitan Seret Relawan Jokowi Pemfitnah JK ke Penjara: Sudah Dicari-cari, Belum Ketemu
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun