Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mengungkapkan tengah menyiapkan gebrakan baru dalam perseroan yang tengah dipimpinnya.
Ahok berharap nantinya pemimpin Pertamina tidak perlu lagi dari BUMN.
"Harapan kita ke depan nanti Dirut Pertamina pun tidak perlu lagi dari BUMN lain, tapi bisa dari insan Pertamina yang mendudukinya dan yang sudah selesai pun bisa menduduki posisi komisaris," kata Ahok seperti yang dikutip Hops.id - jaringan Suara.com, Jumat (17/7/2020).
Keinginan Ahok ini diungkapkan seiring dengan bucaya baru dalam tubuh Pertamina yang sedang ia gencarkan.
Dalam budaya baru ini, ia juga mengatakan adanya kesempatan bagi karyawan yang kompeten untuk menempati posisi leve atas seperti Senior Vice President (SVO) hingga jajaran direksi tanpa terkecuali.
"Yang perlu kita perhatikan pada seluruh insan Pertamina adalah kita akan memasuki sebuah budaya baru. Membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina golongan PRL-nya (Pertamina Reference Level) di bawah 15 pun Anda berhak untuk ikut tes menduduki posisi sampai SVP," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Bila rencananya tersebut bisa terwujud, Ahok mengaku percaya diri bahwa perusahaan BUMN lain akan mengikuti jejak Pertamina sehingga bisa membudaya di perusahaan pelat merah itu.
"Ini harapan budaya kita ke depan bahwa Pertamina bisa menjadi satu model, maka seluruh BUMN akan mengikuti jejak seperti ini," tutur Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengabarkan bahwa akses informasi operasional PT Pertamina (Persero) termasuk status kapal yang disewa sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan sejak awal 2020
Baca Juga: BUMN Gandeng Menlu Pasarkan Produk Alkes dan Pertahanan ke Luar Negeri
Hal itu agar masyarakat bisa ikut mengawasi impor minyak dan pengadaan lain yang dijalankan Pertamina.
Dia menyampaikan hal tersebut melalui Twitter. “Pada awal tahun 2020 Pertamina mengatakan akan semakin membuka diri terhadap segala informasi terkait pengadaan, di antaranya pengadaan minyak mentah dan produk hingga pengadaan kapal yang informasinya dapat diakses di website Pertamina: www.pertamina.com,” cuit Ahok.
Berita Terkait
-
BUMN Gandeng Menlu Pasarkan Produk Alkes dan Pertahanan ke Luar Negeri
-
6 BUMN Ini Sabet Penghargaan di TCA 2020
-
HK Sabet 3 Penghargaan Berkat Kepedulian Lingkungan di Konsesi Lahan
-
Erick Thohir Beberkan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah oleh BUMN
-
Komisi VI DPR Setuju Usulan Dana Bantuan Pemerintah ke Perusahaan BUMN
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Pati dan Madiun Tanpa Pemimpin Pasca OTT KPK, Kemendagri Ambil Langkah Darurat
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!